BULETINENERGI.COM — Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional LRT rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung memberlakukan tarif khusus Rp 8 selama delapan hari pertama sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Setelah masa promo berakhir, tarif sementara ditetapkan flat Rp 5.000 sembari menunggu finalisasi struktur tarif permanen pada Oktober 2026.
Peresmian tersebut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Turut mendampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai membentang sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun. Nilai investasi proyek ini mencapai Rp 12,1 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
Tarif Promo dan Rencana Tarif Permanen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tarif Rp 8 berlaku selama delapan hari sejak peresmian. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari sosialisasi layanan baru kepada warga.
"Kita akan menggratiskan selama 8 hari mulai hari ini, dan hanya dikenakan Rp 8 selama 8 hari. Mudah-mudahan ini sebagai bagian juga dari sosialisasi," kata Pramono.
Setelah periode promo usai, tarif LRT untuk sementara dipatok flat Rp 5.000. Pramono menyebut penetapan tarif permanen baru akan diputuskan pada Oktober 2026, termasuk kemungkinan perbedaan tarif antarsegmen rute.
"Nantinya akan kami putuskan pada bulan Oktober berapa tarif, baik itu dari Kelapa Gading sampai Velodrome, Velodrome ke Manggarai, apakah ada perubahan atau dibikin flat nanti akan segera kami finalkan," ujarnya.
Kapasitas 270 Penumpang per Trainset, Target 80 Ribu Penumpang Harian
Setiap trainset LRT rute ini mampu mengangkut 270 penumpang. Pramono menargetkan layanan tersebut melayani hingga 80 ribu penumpang per hari.
Pemprov DKI juga membidik perampungan integrasi antarmoda di kawasan Manggarai pada akhir September 2026. Integrasi itu mencakup penyambungan LRT Jakarta dengan KRL Commuter Line dan Transjakarta.
"Jadi nanti connecting-nya itu tidak hanya LRT dengan KRL, tapi juga Transjakarta. Jadi tiga moda ini akan terkoneksi dengan jalur ini. Kita finalkan mudah-mudahan akhir bulan ini selesai," kata Pramono.
Pramono memproyeksikan kawasan Manggarai menjadi hub transportasi baru yang dipadati 1,2 hingga 1,3 juta orang setiap hari. Halte Transjakarta yang bersinggungan langsung dengan jalur LRT dipastikan langsung dioperasikan.
Perpanjangan ke Dukuh Atas dan JIS Disiapkan
Pemprov DKI merencanakan perpanjangan jalur LRT menuju Dukuh Atas yang ditargetkan mulai berjalan awal 2027. Kebutuhan pembiayaan tahap itu diperkirakan Rp 2,7 triliun untuk tambahan jalur sepanjang 2 kilometer.
"Rencananya awal tahun depan langsung dilanjutkan sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih masih membutuhkan Rp 2,7 triliun dan 2 kilo lagi," kata Pramono.
Skema pembiayaan perpanjangan masih dikaji, mulai dari APBD, penerbitan obligasi, hingga dukungan Danantara. Pemprov DKI juga menyiapkan rencana pengembangan rute Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium serta rute Velodrome menuju Stasiun Whoosh Halim.
DPRD Dorong Penambahan Mikrotrans dan Peran Danantara
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemprov memperkuat integrasi antarmoda dengan menambah armada Mikrotrans hingga menjangkau kawasan permukiman. Menurut dia, angkutan pengumpan itu menjadi penopang utama agar penumpang dari kampung-kampung bisa terhubung ke stasiun LRT.
"Catatannya adalah penting juga penopang, Mikrotrans itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, dari kampung-kampung perlu disambung. Nah, Mikrotrans itu supaya diperbanyak," kata Suhud.
Soal tarif tetap, Suhud menyebut penetapannya akan melalui kajian bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta dan melibatkan DPRD. Ia menegaskan pihaknya belum mengetahui hasil kajian tersebut karena prosesnya masih berjalan.
DPRD DKI juga menyambut positif sinyal dukungan Presiden agar Danantara membantu pembangunan infrastruktur LRT di Jakarta. Suhud menilai beban APBD untuk proyek infrastruktur selama ini menggerus banyak anggaran daerah.
"Apakah nanti berupa membeli obligasi misalnya, ataupun juga ke skema-skema yang lain. Saya kira peran ini sangat penting," katanya.
