BULETINENERGI.COM — Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara tengah mengebut pembangunan fasilitas pengolahan sampah perkotaan di Bekasi. Proyek yang digarap dalam kolaborasi Danantara Indonesia bersama pemerintah dan mitra terkait ini dirancang mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari. Teknologi yang dipakai adalah moving grate incinerator yang dilengkapi sistem pengendalian polusi udara (Air Pollution Control System/APCS).
Bukan Sekadar Soal Membakar Sampah
Dosen Politik Lingkungan dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Azizah, M.Sc., menilai proyek sebesar ini tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Ia menekankan bahwa teknologi termal seperti insinerasi atau gasifikasi hanyalah satu mata rantai dalam sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
"WTE dapat menjadi salah satu pilihan untuk menangani persoalan sampah, terutama ketika daerah menghadapi tekanan volume sampah yang besar. Namun, penerapannya tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas atau pemilihan teknologi," kata Nur Azizah di Yogyakarta, Senin.
Menurutnya, perencanaan harus menyeluruh sejak dari hulu, yakni pemilahan sampah di sumber, hingga hilir, yaitu pengolahan residu dan pengawasan emisi.
Tantangan Sampah Basah Khas Indonesia
Salah satu persoalan teknis yang disorot adalah karakteristik sampah perkotaan di Indonesia. Kandungan material organiknya tinggi dengan kadar air yang relatif basah. Ini berbeda dengan sampah di sejumlah negara Eropa yang menjadi basis pengembangan teknologi insinerator modern dan cenderung lebih kering.
Kadar air yang tinggi berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran. Saat musim hujan, sampah yang makin basah membutuhkan proses penyiapan atau pre-treatment agar temperatur pembakaran tetap stabil. Kondisi pembakaran yang tidak optimal juga berisiko terhadap kinerja fasilitas dan munculnya emisi.
"Persoalannya bukan hanya bagaimana membangun fasilitas, tetapi juga bagaimana memastikan transfer teknologi, ketersediaan teknisi, suku cadang, serta kemampuan melakukan perawatan secara mandiri. Jangan sampai ketika terjadi kerusakan, pengoperasian fasilitas harus terhenti karena menunggu teknisi dari luar negeri," ujarnya.
Ketergantungan pada teknologi dan ahli asing disebut masuk akal, sebab sebagian besar teknologi WTE memang berasal dari luar negeri. Namun dengan masa operasi yang bisa mencapai 20—30 tahun, kemampuan perawatan lokal harus diperhitungkan sedari awal.
Pasokan Sampah dan Integrasi Listrik
Fasilitas termal juga membutuhkan jaminan pasokan sampah yang kontinu untuk beroperasi optimal. Nur menyebut kemampuan pengumpulan dan pengangkutan sampah antardaerah di Indonesia belum seragam, sehingga skenario pasokan perlu disiapkan—baik saat volume sampah melonjak maupun menurun karena program daur ulang berhasil.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keekonomian energi yang dihasilkan. Jika outputnya berupa listrik, pemerintah daerah harus memperhitungkan kebutuhan energi lokal, kemampuan jaringan listrik menyerap produksi, hingga skema pembelian listrik dari proyek ini.
Nur mengingatkan agar proyek WTE tidak lantas menggeser prioritas pengurangan sampah dari sumbernya. Keberadaan insinerator raksasa jangan sampai menciptakan anggapan bahwa sampah adalah bahan bakar yang menguntungkan dan tak perlu dikurangi.
"Ukuran keberhasilan pengelolaan sampah bukanlah seberapa banyak fasilitas WTE yang dibangun atau seberapa besar listrik yang dihasilkan, melainkan seberapa jauh volume sampah dapat dikurangi," tegasnya.
Untuk jangka panjang, ia menyarankan penguatan sistem pemilahan dari rumah tangga, bank sampah, dan industri daur ulang berjalan paralel dengan pembangunan fasilitas pemrosesan akhir. Dengan begitu, teknologi termal seperti insinerasi maupun gasifikasi dapat menjadi solusi efektif tanpa mengorbankan target pengurangan sampah nasional.
