BULETINENERGI.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid tidak muncul ke publik selama dua hari berturut-turut setelah Operasi Tangkap Tangan KPK menjerat empat orang kepercayaannya. Nusron mangkir dari dua rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9) dan Rabu (16/9). KPK menyatakan tengah mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan tersebut.
Empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dan ditahan merupakan orang kepercayaan Nusron. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penetapan tersangka itu diumumkan KPK melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang menyasar dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Nusron Diwakili Wakilnya di Dua Rapat Komisi II
Pada rapat Selasa (15/9) yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD, Nusron diwakili Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan. Rapat itu berlangsung sehari setelah OTT KPK dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah gubernur.
Keesokan harinya, Nusron kembali absen dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, Rabu (16/9). Ossy lagi-lagi menggantikan posisi Menteri ATR dalam forum tersebut.
Usai rapat, Ossy menyatakan kehadirannya merupakan penugasan dari Nusron. Ia membela ketidakhadiran atasannya karena ada agenda lain, namun tidak merinci agenda yang dimaksud.
"Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan," ujar Ossy kepada wartawan.
"Artinya, beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal," imbuhnya.
Wakil Menteri Bantah Nusron Sakit
Ossy mengaku tidak mengetahui keberadaan Nusron, apakah di Jakarta atau di daerah lain. Meski begitu, ia membantah kabar yang menyebut Nusron sakit karena keduanya masih aktif berkomunikasi setiap hari.
"Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau," tuturnya.
KPK menyatakan bakal mendalami dugaan keterlibatan Nusron buntut penetapan empat orang kepercayaannya sebagai tersangka. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut nama Nusron sudah muncul dalam pemeriksaan.
"Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan," kata Achmad dalam konferensi pers, Selasa (15/9) malam.
Istana Serahkan Sepenuhnya ke Penegak Hukum
Pihak Istana menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum.
"Ya kita serahkan. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Nusron mengenai absennya di dua rapat DPR maupun status hukum yang menjerat empat orang kepercayaannya. KPK belum menetapkan status tersangka terhadap Nusron.