BULETINENERGI.COM — Yuddy menegaskan, legitimasi pemerintahan Prabowo telah melalui proses demokrasi yang lengkap dan tidak bisa diganggu gugat. Proses tersebut mencakup pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu yang berjalan ketat.
“Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029,” ujarnya dalam Podcast Dialektika Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Minggu (30/8/2026).
Insting Politik Tanpa Fakta Dinilai Ganggu Stabilitas
Menanggapi narasi pergantian kekuasaan sebelum 2029, Yuddy menilai wacana tersebut hanya berangkat dari insting politik, bukan berdasarkan data terverifikasi. Menurutnya, tidak ada fakta politik maupun ekonomi yang kuat untuk membenarkan skenario tersebut.
“Yang disampaikan hanyalah pandangan dan insting, bukan based on fact,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa spekulasi semacam ini berpotensi mengganggu persatuan nasional. Di tengah kebutuhan stabilitas, energi bangsa seharusnya difokuskan pada penyelesaian persoalan nasional, bukan diarahkan pada isu yang bisa memecah belah masyarakat dan relawan.
Posisi Presiden dalam Peta Kekuasaan
Yuddy menganalogikan kekuatan mandat Prabowo saat ini seperti baterai yang masih penuh. Masa kepemimpinan yang panjang menjadikan posisi presiden sebagai aktor politik paling signifikan dalam sistem kekuasaan saat ini.
“Presiden Prabowo ini charger-nya masih untuk 3 tahun ke depan, bahkan 2 tahun pun belum dipakai, belum habis. Jadi sedang kuat-kuatnya,” ujarnya.
Ia juga membantah narasi yang menyebut ada figur tertentu di balik kebijakan presiden. Secara struktural, kekuasaan berada di tangan kepala negara sebagai pemegang mandat konstitusional. “Ini adalah hukum besi kekuasaan,” kata Yuddy.
Gaya Kepemimpinan dan Dukungan Pemerintahan
Yuddy menyoroti langkah strategis Prabowo yang menunjukkan ketegasan, salah satunya pernyataan di hadapan DPR pada 15 Agustus 2026 terkait pemberantasan tambang ilegal dan komitmen mencabut izin perusahaan pembakar hutan. Sikap ini dinilai sebagai keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Ini adalah kepemimpinan yang tegas, berpihak, dan punya dasar konstitusi. Kekuatan seperti ini tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali Presiden Prabowo,” katanya.
Menurutnya, perubahan konfigurasi kekuasaan juga terlihat dari para pembantu presiden yang kini menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo. “Medan magnet kekuasaan telah sepenuhnya berpindah,” tuturnya.
Yuddy mendorong pemerintahan untuk tidak ragu menjalankan mandat rakyat dan membangun narasi kepemimpinan yang jelas. Hal ini dinilai penting untuk menghindari dualisme persepsi di ruang publik.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahannya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.
