JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan agenda kick-off Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (SI-ISPO) pada 3-4 September 2026 guna mengintegrasikan proses sertifikasi serta ketertelusuran produk sawit.
Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit di tingkat nasional.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kemenko Perekonomian Mochammad Edy Yusuf menyatakan bahwa sistem tersebut diharapkan mampu membenahi proses sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) lewat tata kelola data yang terpadu.
“Pada 3 dan 4 September kami akan melakukan kick-off SI-ISPO,” kata Edy dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Jumat.
Menurut penjelasannya, PT Sucofindo ditunjuk menjadi operator SI-ISPO dan berkolaborasi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai pihak pemegang kewenangan pengelola sistem.
Edy menyebutkan bahwa pengembangan SI-ISPO difokuskan demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan serta pemantauan sertifikasi, sekaligus menyajikan data yang sahih, mutakhir, terpadu, dan dapat ditelusuri secara presisi.
“Tujuannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi ISPO,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan kementerian, jangkauan layanan SI-ISPO mencakup pengajuan awal hingga sertifikasi ulang ISPO, verifikasi data sertifikat beserta dokumen penunjang pelaku usaha, serta penerbitan lembar transaksi bagi produk yang tersertifikasi ISPO.
Sistem ini juga dirancang untuk menghubungkan data sertifikasi dengan informasi pelacakan, geolokasi, jenis serta volume transaksi, sampai informasi vital yang diperlukan oleh pembeli maupun importir.
Data Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dihimpun Kemenko Perekonomian mencatat bahwa hingga Juni 2026, sertifikat ISPO telah diserahkan kepada 1.053 pelaku usaha dengan cakupan area mencapai 7,52 juta hektare. Dari angka tersebut, 881 sertifikat berstatus aktif, 51 dicabut, serta 121 kedaluwarsa.
Pengembangan SI-ISPO berpijak pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang berlaku sejak 1 September 2025. Regulasi ini menempatkan BPDP sebagai pengelola utama dan membuka peluang kemitraan dengan pihak ketiga.
Sebagai langkah awal persiapan, BPDP pada Maret 2026 telah menjalankan market sounding pengadaan pengembangan, pengelolaan, hingga penyelenggaraan SI-ISPO.
BPDP menegaskan bahwa sistem ini disiapkan sebagai pusat data terpadu guna mendukung proses sertifikasi serta pemantauan keberlanjutan industri sawit dari sektor hulu hingga hilir.
Sebelumnya, pemerintah sejak Mei 2025 telah mengawali perancangan sistem informasi dan pelacakan kelapa sawit demi menggenjot transparansi serta daya saing produk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sewaktu itu menyampaikan bahwa sistem pelacakan ini menjadi nilai tambah bagi komoditas sawit nasional di pasar mancanegara.
Langkah strategis tersebut diiringi dengan penguatan skema akreditasi ISPO. BSN lewat Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada April 2026 menerbitkan skema akreditasi yang mencakup area perkebunan, industri hilir, serta sektor bioenergi, seraya menekankan urgensi sistem ketertelusuran yang tangguh guna menghadapi dinamika pasar global.
Lebih jauh, Edy memaparkan bahwa SI-ISPO bakal menyatukan data dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertanian.
“Dengan sistem ini, interoperabilitas data akan terjadi,” tutur Edy.
Lewat pengintegrasian ini, pemerintah membidik proses sertifikasi agar berjalan semakin transparan sekaligus menopang verifikasi asal-usul produk sawit serta ketertelusuran rantai pasok dari area perkebunan hingga produk olahannya.
