BULETINENERGI.COM — Rencana pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik (EV) bermesin baterai NMC mendapat sambutan positif dari pelaku industri. Kebijakan ini dinilai menjadi titik krusial agar rantai pasok baterai nikel yang sedang dibangun dari hulu ke hilir di dalam negeri bisa berjalan optimal dan tidak tersaingi oleh teknologi lain.
Eko Adji Buwono, Project Coordinator ENTREV, menegaskan bahwa dukungan kebijakan semacam ini adalah syarat mutlak. Sebab, Indonesia Battery Corporation (IBC) yang merupakan anggota holding Grup MIND ID, adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang mendapat mandat penuh untuk membangun industri baterai nikel.
“IBC saat ini merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang mendapat mandat membangun dan mengembangkan industri baterai berbasis nikel. Tentunya tanpa didukung kebijakan yang memberikan prioritas terhadap baterai berbasis nikel untuk digunakan di dalam negeri, akan sulit berkompetisi dengan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP),” kata Eko, Kamis (27/8/2026).
Pabrik Baterai di Karawang Butuh Kepastian Pasar
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Investasi besar telah ditanamkan untuk membangun ekosistem baterai nasional, salah satunya melalui pabrik sel baterai PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang. Pabrik yang digarap IBC tersebut telah memiliki kapasitas produksi tahap awal sebesar 6,9 GWh.
Kapasitas tersebut menjadi fondasi awal bagi pengembangan industri EV nasional. Namun, tanpa jaminan permintaan dari pasar domestik, pabrik sebesar itu akan kesulitan mencapai skala ekonomi yang efisien.
“Sudah ada berbagai perhitungan mengenai dampak berlipat dari hilirisasi industri baterai. Yang paling nyata adalah peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor baterai maupun impor BBM seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik,” ujar Eko.
Mengapa Baterai NMC Lebih Diutamakan?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya buka suara soal alasan pemerintah memprioritaskan insentif untuk baterai NMC. Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, dan sudah saatnya mineral tersebut diserap di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Dari sisi teknis, baterai NMC memiliki keunggulan kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan LFP. Artinya, kendaraan listrik berbasis NMC mampu menempuh jarak lebih jauh dalam sekali pengisian daya. Kelemahannya, biaya produksinya memang lebih mahal, sehingga insentif fiskal menjadi penyeimbang agar harga jualnya kompetitif di pasar.
“Keberpihakan kebijakan menjadi faktor penting agar investasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan ekosistem baterai nasional dapat berkembang optimal,” tambah Eko.
Skema Insentif yang Disiapkan Pemerintah
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk sepeda motor listrik, insentif yang disiapkan sebesar Rp5 juta per unit.
Sementara untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen. Pemerintah juga mengkaji pemberian insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan, termasuk pembedaan antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel.
Skema ini diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik, tetapi juga menciptakan pasar domestik yang menopang industri baterai berbasis nikel. Dengan dukungan insentif dan kebijakan yang terarah, hilirisasi nikel dapat bergerak lebih jauh dari sekadar pengolahan mineral.
Rantai pasok yang terintegrasi hingga manufaktur baterai menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.
