JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Danantara memprediksi akumulasi nilai perbaikan pembukuan hingga eksekusi pelepasan rugi dalam skema pemulihan BUMN Karya, PT Pos Indonesia (Persero), serta lembaga dana pensiun berpeluang menyentuh nominal Rp100 triliun.
Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria membeberkan bahwa agenda pembenahan portofolio BUMN sebenarnya sudah tuntas 70 persen untuk kategori aset yang sehat.
Saat ini, fokus pembenahan dialihkan sepenuhnya ke sisa 30 persen kelompok aset bermasalah yang tergolong bad bank, di mana sektor BUMN Karya, PT Pos, serta Dapen masuk di dalamnya.
Dony menegaskan penuntasan langkah penyehatan ketiga kelompok usaha tersebut mengharuskan perombakan laporan keuangan lewat metode penurunan nilai aset (impairment) hingga skema penjualan rugi alias cut loss.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program pembenahan tahap awal yang sebelumnya sukses mengeksekusi penataan neraca keuangan hingga Rp135 triliun. Untuk tahap lanjutan, estimasi biaya transformasi ketiga entitas itu diproyeksikan berada di angka Rp100 triliun.
“Ke depannya mungkin akan ada lagi sekitar Rp100 triliun untuk menyelesaikan ini. Namun, harapannya tidak sampai segitu. Koreksi, impairment, cut loss dan lain sebagainya terpaksa harus dilakukan,” ujar Dony baru-baru ini.
Untuk kasus PT Pos Indonesia (Persero), Dony menargetkan tahapan transformasi berikut pembersihan neraca keuangan bisa diselesaikan akhir tahun ini, beriringan dengan langkah konsolidasi klaster BUMN Karya dan pembenahan tata kelola dana pensiun.
Demi mengantisipasi munculnya kembali kebiasaan pembukuan yang menyimpang di masa mendatang, Dony menerangkan Danantara ikut menggandeng BPK, BPKP, hingga Kejaksaan Agung demi mengawal tiap alur penyehatan.
Di samping itu, agenda pembenahan laporan keuangan ini dieksekusi sejajar dengan pengurangan jumlah anak serta cucu perusahaan BUMN dalam skala besar.
Dalam alur perampingan ini, Pertamina terdata memangkas 124 anak usaha, Telkom Indonesia memotong 50 anak perusahaan dari semula 68 menjadi sisa 18 unit, sedangkan Pupuk Indonesia menyeleksi lebih dari 40 anak usaha.
