BULETINENERGI.COM — Pemerintah memastikan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan di bawah kementerian. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut badan ini dibentuk untuk memangkas hambatan perizinan lintas sektor yang selama ini menekan target lifting minyak dan gas nasional.
Bahlil menegaskan struktur tersebut tidak akan berubah meski pembahasannya masih bergulir bersama DPR. Pemerintah ingin badan ini punya ruang lebih besar untuk mempercepat berbagai proses yang selama ini tersendat.
Alasan BUK Migas Dibentuk
Persoalan utama yang ingin diselesaikan adalah perizinan lintas sektor. Selama ini, urusan izin migas harus melewati banyak meja instansi, dari kementerian hingga pemerintah daerah, sehingga laju peningkatan produksi ikut tertahan.
"Kita tidak pengin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita," ujar Bahlil.
Menurut dia, pemerintah sedang mencari bentuk regulasi yang bisa memperkuat posisi BUK tanpa memangkas kewenangan kementerian lain. Prosedur yang berlaku tetap dijalankan, tetapi prosesnya diupayakan lebih ringkas.
Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Bahlil menyebut pengaturan BUK Migas akan dimasukkan ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas bersama DPR. Posisi di bawah Presiden, katanya, sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan," kata Bahlil.
Dengan skema ini, BUK Migas diharapkan lebih leluasa bernegosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah. Fleksibilitas itu mencakup kemungkinan mekanisme cost recovery hingga bentuk kerja sama lain yang dinilai lebih menguntungkan negara.
Nasib SKK Migas Belum Dipastikan
Bahlil belum membeberkan apakah BUK Migas akan menggantikan SKK Migas atau berjalan dengan struktur yang berbeda. Menurut dia, detail tersebut baru akan dibahas dalam RUU Migas bersama DPR.
Kejelasan soal hubungan kedua lembaga ini penting bagi pelaku usaha, terutama kontraktor kontrak kerja sama yang selama ini berurusan dengan SKK Migas. Ketidakpastian struktur bisa memengaruhi rencana investasi jangka panjang mereka.
Bagi industri hulu migas, percepatan perizinan berdampak langsung pada kepastian jadwal pengeboran dan produksi. Target lifting yang selama ini sulit tercapai kerap dikaitkan dengan lambatnya persetujuan berbagai dokumen operasional.
Pemerintah berharap pembahasan RUU Migas bisa segera menuntaskan bentuk akhir BUK Migas. Sebab, tanpa kepastian regulasi, upaya menahan laju penurunan produksi minyak nasional akan tetap berjalan di tempat.