Biaya Angkut Picu Evaluasi HET LPG 3 Kg di Kota Tasikmalaya

Jumat, 04 September 2026 | 00:57:00 WIB

BULETINENERGI.COM — Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat I Setda Kota Tasikmalaya dan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD, Rahmat Sutarman. Jajaran eksekutif yang hadir meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas KUKM Perindag, Kepala Bagian Ekonomi, serta Kepala Bagian Hukum Setda. Agenda utamanya adalah meninjau ulang formula HET LPG 3 kg yang selama ini berlaku.

Ongkos Angkut Jadi Penentu Harga Acuan

Rahmat menegaskan evaluasi HET tak bisa berhenti pada angka jual di pangkalan. Kondisi geografis membuat jarak tempuh antara SPBE dan tiap pangkalan berbeda-beda, sehingga beban angkut yang ditanggung pun tidak sama. Bila aspek ini dilewatkan, harga acuan berisiko tidak realistis bagi sebagian pangkalan resmi.

"Jarak angkut dari SPBE ke pangkalan itu berbeda-beda. Ini harus menjadi bagian dari perhitungan supaya kebijakan HET yang nantinya ditetapkan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan," ujarnya.

HET yang Jelas Menjaga Ketertiban Distribusi

LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang menyentuh kebutuhan harian rumah tangga. Dengan adanya acuan harga yang tegas, pangkalan resmi memiliki pedoman dalam menjual gas melon, sementara pembeli terlindungi dari praktik harga liar.

Pemkot Tasikmalaya pun diingatkan untuk memperketat pengawasan setelah HET baru terbit. Komisi II menilai penyesuaian harga jangan sampai menjadi celah munculnya penjualan di atas ketentuan di tingkat pengecer.

Belum Ada Angka Final, Transparansi Jadi Kunci

"Yang kita bahas bukan sekadar menaikkan atau menurunkan harga. Kami ingin memastikan LPG 3 kg tetap tersedia, distribusinya lancar, dan harganya tetap terjangkau masyarakat," kata Rahmat dalam rapat tersebut.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini menyangkut kebutuhan publik, sehingga setiap langkah harus terukur dan transparan. Masukan dari dinas terkait akan diolah menjadi usulan yang punya kepastian hukum sekaligus realistis di lapangan.

Evaluasi ini pada akhirnya menjadi bagian menjaga subsidi tepat sasaran: harga yang wajar bagi warga, margin yang tetap masuk akal bagi pangkalan, serta pasokan yang tidak tersendat.

Terkini