JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan saran agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan di tingkat desa atau melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut pandangannya, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebaiknya ditiadakan.
"Itu tadi menurut saya, sederhana rumusannya. Sudah, putus kontrak. Lalu SPPG-nya ndak diperlukan lagi, lalu KDMP itulah yang dijadikan atau Kepala Desa kalau KDMP-nya katanya juga bermasalah," ucap Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (11/9/2026).
Mahfud menjelaskan bahwa apabila MBG ditangani langsung oleh pihak desa, kepala desa dapat diperiksa seandainya timbul permasalahan terkait program tersebut di kemudian hari.
"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Bukan hanya itu, Mahfud berpandangan bahwa skema pengelolaan di tingkat desa mampu memperketat pengawasan terhadap potensi risiko seperti keracunan makanan. Langkah tersebut juga dinilai dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa beserta Koperasi Desa Merah Putih.
"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," kata dia.
Mahfud memberi catatan khusus mengenai skema kontrak bersama SPPG dalam penanganan MBG yang dinilai menjadi pemicu utama maraknya kasus keracunan. Hal ini dikarenakan SPPG dibebani tanggung jawab menyajikan santapan bagi ribuan penerima manfaat saban hari.
"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini," kata dia.
Atas pertimbangan tersebut, Mahfud merekomendasikan agar SPPG dibubarkan dan pemerintah mengembalikan seluruh dana dari pihak SPPG.
"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tutur dia.
