JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mematangkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh lapisan masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Langkah tersebut menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto demi menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank dalam rangka memperkuat inklusi keuangan serta tingkat literasi keuangan di tanah air.
“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK,” kata Menko Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI,” ujarnya menambahkan.
Lebih jauh, Airlangga menuturkan pendekatan yang kini sedang dikaji yaitu proses sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” kata Menko Airlangga.
Ia menerangkan, demi memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, data dukcapil bakal diselaraskan dengan sistem Bank Indonesia, khususnya untuk sistem pembayaran serta gateway system-nya termasuk QRIS.
“Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, Kepala Negara juga menginstruksikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang mencakup Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merancang aspek teknis dari program tersebut.
Di samping mendongkrak inklusi keuangan nasional, agenda pembuatan rekening massal ini juga diproyeksikan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai.
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos,” ujar Airlangga singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin (7/9) mendiskusikan sejumlah isu seputar ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
“Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kami sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Menko Airlangga.
