JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan kesiapan penuh Kementerian PU sepanjang masa penanganan tanggap darurat serta pemulihan fasilitas infrastruktur bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menekankan saat jalur transportasi terputus, pasokan air bersih terhenti, bangunan sekolah tak dapat dipakai, hingga warga kehilangan tempat beralergi, negara wajib hadir serta bekerja memulihkan keadaan masyarakat.
“Kementerian PU (selama ini) telah hadir, membuka kembali jalan untuk pulang, memulihkan air untuk kehidupan, menyiapkan hunian, membuat sekolah dapat digunakan kembali, dan membantu masyarakat menata hidupnya lagi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Langkah ini seirama dengan empat arahan utama yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjunjung UUD 1945, mengawal kepentingan prioritas bangsa, mengurai kesulitan warga secepat mungkin, serta berdedikasi bagi rakyat dan generasi mendatang, imbuhnya.
“Bagi kami di Kementerian PU ukurannya sederhana, apakah pekerjaan kami sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat. Pekerjaan kami belum selesai ketika konstruksi selesai, pekerjaan kami selesai ketika air benar-benar sampai ke sawah,” katanya.
Langkah perbaikan infrastruktur pascabencana gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus dipacu. Dody telah meninjau langsung Kabupaten Nagekeo guna melihat kondisi warga terdampak sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur berjalan tanggap.
Dirinya menyapa langsung warga di posko pengungsian serta menginspeksi deretan bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Di samping pemantauan lokasi, Dody turut melangsungkan konsolidasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta jajaran perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas.
Koordinasi tersebut digelar untuk mengakselerasi pendataan kerusakan imbas gempa serta penanggulangan infrastruktur terdampak.
Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengoyak Pulau Flores sebelumnya merusak sejumlah prasarana jalan hingga jembatan.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT sigap menerjunkan tim dan alat berat demi membuka kembali rute yang tertutup longsoran maupun kerusakan fisik jalan.
