JAKARTA - Pemerintah membidik penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online terkait ojek online (ojol) dapat tuntas sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia.
"Semoga bisa sebelum 17 Agustus ya. Ini masalah administrasinya kan," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberi keterangan usai rapat mengenai Perpres tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Prasetyo menyampaikan bahwa tahapan finalisasi penyusunan regulasi tersebut telah selesai dijalankan. Hal itu menandakan Perpres tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.
Selain itu, ia turut membenarkan bahwa status para pengemudi ojol nantinya bakal dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada agenda yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan masih ada sekitar dua pasal dalam Perpres tersebut yang saat ini sedang dimatangkan dan akan segera diselesaikan.
Maman menambahkan, dengan menyandang status UMKM, para pengemudi ojol memiliki fleksibilitas jam kerja sekaligus berhak menerima pelbagai paket kebijakan insentif untuk UMKM.
Di samping itu, Maman menegaskan pihak pemerintah tidak bakal memungut pajak jenis apa pun kepada mitra ojol berstatus UMKM karena rentang pendapatan mereka berada di angka Rp10-15 juta.
"Saya mau luruskan kalau misalnya ada yang cerita-cerita, mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah ini segala macam saya luruskan, enggak. Jadi 100 persen itu isu hoaks," kata Maman.
Menurut Maman, pelbagai komunitas, asosiasi, hingga organisasi pengemudi ojol merespons positif penetapan status mereka sebagai pelaku UMKM. Kebijakan ini dinilai membuka peluang lebar bagi para pengemudi untuk mengembangkan usaha.
"Mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin dan bahkan mereka sendiri mereka bisa punya tiga motor, empat motor, motornya direntalin segala macam," kata dia.
