JAKARTA - Wilayah Provinsi Jawa Tengah sukses menorehkan prestasi sebagai daerah dengan pencapaian tertinggi skala nasional dalam hal realisasi angka penyaluran Kredit Program Perumahan hingga berakhirnya periode bulan Juli 2026.
Pencapaian fundamental ini sekaligus berfungsi sebagai tonggak sejarah penting guna mendukung percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat demi memperluas jangkauan kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Berdasarkan laporan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akumulasi realisasi kredit program perumahan di teritori Jawa Tengah per tanggal 29 Juli 2026 telah berhasil menembus angka sebesar Rp4,96 triliun.
Total kucuran pembiayaan sektor properti tersebut didistribusikan secara merata kepada sebanyak 28.275 debitur yang tersebar di sekujur wilayah kabupaten dan kota. Angka tersebut secara keseluruhan mencakup gabungan portofolio penyaluran dari konsorsium perbankan nasional, yang meliputi bank-bank milik negara (Himbara), jajaran bank pembangunan daerah (BPD), hingga ragam lembaga penyedia layanan jasa keuangan swasta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pencapaian tersebut tatkala menghadiri perhelatan akbar Akad Massal 62.710 Unit KPR Rumah Subsidi serta KUR Perumahan di kompleks Perumahan Puri Delta City Side, Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang.
Agenda tingkat nasional ini turut dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan menteri kabinet, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pihaknya menegaskan bahwa sinergi kolaborasi lintas sektoral antarinstansi di ranah daerah menjadi faktor penentu utama di balik keshasilan Jawa Tengah merajai peringkat teratas secara nasional.
“Untuk lima provinsi paling tinggi, juaranya nomor satu Provinsi Jawa Tengah, terima kasih Pak Gubernur (Ahmad Luthfi). Nomor dua Jawa Timur, nomor tiga Jawa Barat, nomor empat Sulawesi Selatan, nomor lima Bali,” kata Maruarar Sirait dalam sambutannya pada Kamis (30/07/2026).
Menelaah peta sebaran pembiayaan perbankan, Maruarar menguraikan struktur kontribusi dari masing-masing pilar institusi keuangan nasional. Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat memimpin perolehan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk kategori bank himbara, sedangkan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan didominasi sepenuhnya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Sementara itu, untuk segmen kelompok perbankan swasta nasional, rekor pencapaian tertinggi sukses dibukukan oleh Bank Nobu, sedangkan pada ranah khusus Bank Pembangunan Daerah dipimpin secara konsisten oleh Bank Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut gembira capaian skala nasional ini serta memandang performa keuangan daerah di sektor perumahan sebagai motor pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Berdasarkan pandangannya, keberhasilan penyaluran kredit perumahan tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi riil secara langsung terhadap peningkatan taraf kesejahteraan kelompok masyarakat kurang mampu, terutama lapisan warga yang berada pada kategori desil 1, 2, 3, dan 4.
“Pak Presiden dan Menteri PKP mengapresiasi KUR Perumahan di Jateng. Bank Jateng juga diapresiasi karena tertinggi di Indonesia. Ini memang menjadi prioritas kami bersama, termasuk Bank Jateng salah satu bank untuk KUR UMKM,” ujar Ahmad Luthfi.
Secara khusus, skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) difokuskan untuk menyasar segmen kelompok pekerja dengan tingkat penghasilan di bawah angka Rp8 juta setiap bulannya. Kelompok target penerima ini meliputi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja wiraswasta mandiri, pegawai swasta, hingga para tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan di sektor informal.
Format pembiayaan ini dirancang sedemikian rupa dengan struktur cicilan yang terjangkau agar tidak membebani kondisi arus kas keuangan rumah tangga para penerima manfaat.
Direktur Dana Jasa dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, memaparkan bahwa fasilitas kredit perumahan yang disediakan menawarkan beragam bentuk keringanan finansial yang sangat berarti bagi para debitur.
Skema program ini menetapkan tingkat suku bunga yang kompetitif sebesar 5 persen per tahun, ditambah alokasi subsidi langsung senilai Rp4 juta, serta fasilitas pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Ini untuk calon debitur berpenghasilan di bawah Rp8 juta,” terang Anna Kusumarita terkait dengan kualifikasi penerima manfaat fasilitas kredit tersebut.
Di samping itu, batas jangka waktu pengembalian angsuran cicilan diberikan secara fleksibel dengan pilihan tenor berkisar antara 15 sampai 20 tahun demi menjaga tingkat keterjangkauan pembayaran bulanan nasabah.
Khusus mengenai realisasi penyaluran skema FLPP pada tahun berjalan per tanggal 27 Juli 2026, Bank Jateng tercatat telah menyalurkan dana sebesar kurang lebih Rp104 miliar kepada total 663 debitur.
Distribusi penyaluran tersebut direalisasikan secara berimbang lewat pemanfaatan jaringan kantor layanan operasional Bank Jateng konvensional maupun unit layanan Bank Jateng Syariah.
Langkah langkah terintegrasi ini terbukti selaras dengan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengawal percepatan penyediaan hunian layak secara masif bagi publik.
Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor industri perbankan diyakini mampu menekan angka kekurangan pasokan hunian (backlog) secara signifikan sekaligus memperkokoh ketahanan sosial ekonomi masyarakat lokal.
“Jawa Tengah sendiri, khususnya Bank Jateng juga didorong untuk melaksanakan program ini. Pak Gubernur sangat antusias, dan beberapa kali juga mengadakan acara akad massal bersama Bank Jateng untuk angkat massal KPR FLPP,” tandas Anna Kusumarita.
