JAKARTA - Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mulai menjalankan uji coba program Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) atau teknik tanam benih langsung (tabela) di empat wilayah kecamatan.
Inisiatif yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian tersebut menawarkan potensi kenaikan hasil panen padi yang signifikan hingga menembus angka lebih dari 10 ton per hektare. Akan tetapi, di balik prospek lonjakan hasil produksi tersebut, para petani dihadapkan pada konsekuensi kebutuhan pupuk yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode budidaya konvensional.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Apip Sirojudin menyebutkan bahwa implementasi uji coba PM-AAS ini dipusatkan di Kecamatan Susukan, Susukanlebak, Pabuaran, serta Dukupuntang.
Acuan pelaksanaan program merujuk pada temuan uji coba Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi, Kabupaten Subang, yang mencatatkan hasil panen melampaui 10 ton gabah per hektare di atas lahan seluas 300 hektare.
Capaian tersebut jauh melampaui produktivitas metode tanam konvensional yang umumnya berada di kisaran angka 6 sampai 7 ton per hektare. Dengan kata lain, terdapat selisih tambahan hasil panen sekitar 3 hingga 4 ton gabah untuk setiap hektare lahan.
“Kelebihannya hasil panen lebih dari 10 ton. Panen juga lebih cepat karena tanaman tidak mengalami stres setelah dipindahkan,” kata Apip, Selasa (28/7/2026).
Walau demikian, peningkatan produktivitas tersebut berbanding lurus dengan pembengkakan kebutuhan sarana produksi, khususnya sektor pemupukan.
Untuk setiap satu hektare lahan, kebutuhan pupuk urea melonjak dari takaran 225 kilogram menjadi 300 kilogram atau mengalami penambahan sebanyak 75 kilogram.
Selain itu, takaran pupuk NPK juga dipatok mencapai 400 kilogram per hektare.
Tidak hanya itu, para petani juga diwajibkan menyerap pupuk organik subsidi minimal sebanyak satu ton untuk tiap hektare sebagai bagian mutlak dari penerapan metode PM-AAS.
Ketentuan tersebut ditetapkan sebagai prasyarat wajib dalam menjalankan sistem tanam benih langsung yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.
Di samping kebutuhan pupuk, volume kebutuhan benih juga mengalami lonjakan drastis. Jika dalam metode tanam biasa petani hanya memakai sekitar 25 kilogram benih per hektare, melalui skema PM-AAS kebutuhan benih naik tajam hingga mencapai 70 kilogram per hektare.
Kendati demikian, terdapat perbedaan fasilitas di mana pasokan benih tambahan tersebut telah disokong melalui bantuan dari Kementerian Pertanian.
Sebaliknya, tambahan kebutuhan pupuk tidak disertai dengan skema bantuan yang serupa sehingga menjadi beban finansial tersendiri yang wajib dipenuhi secara mandiri oleh petani.
“Kalau benih ada bantuan dari Kementerian Pertanian. Kalau pupuk tidak,” ujar Apip.
Dari aspek teknis operasional, penerapan sistem PM-AAS terbukti mampu mereduksi kebutuhan tenaga kerja manusia lantaran proses penanaman dikerjakan memakai mesin drumsider.
Perangkat tersebut dapat dipinjam oleh petani melalui fasilitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Pemanfaatan alat modern ini secara langsung memangkas tahapan persemaian serta pindah tanam sehingga umur tanaman hingga masa panen menjadi jauh lebih singkat.
Kendati efisiensi tenaga kerja berhasil ditekan, keuntungan tersebut diiringi dengan pembengkakan kebutuhan input produksi.
Lonjakan dosis urea, tingginya volume penggunaan NPK, serta keharusan menyediakan pupuk organik menjelma sebagai variabel pengeluaran baru yang wajib diperhitungkan secara cermat dalam kalkulasi biaya usaha tani.
Agenda uji coba di wilayah Kabupaten Cirebon ini diproyeksikan berlangsung sepanjang Juli 2026 dengan melibatkan para petani yang sebelumnya telah mengikuti sesi sosialisasi terkait teknik tabela.
Menurut Apip, respons yang ditunjukkan oleh para petani sejauh ini cukup bervariatif.
Sebagian kelompok petani yang dinilai memiliki tingkat adaptasi tinggi langsung antusias mencoba teknologi anyar tersebut, sementara sebagian lainnya memilih untuk bersikap konservatif dengan menunggu bukti hasil riil di lapangan sebelum memutuskan untuk mengadopsinya.
“Kalau petani yang adaptif mengikuti. Tapi petani yang biasa, mereka melihat bukti dulu,” kata Apip.
