JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa pasokan rumah subsidi mencatatkan perlambatan seiring adanya lonjakan harga bahan bangunan serta rumitnya masalah perizinan dan ketersediaan lahan.
Ketua Umum DPP Apersi Deddy Indrasetiawan menyatakan bahwa suplai rumah subsidi pada semester I/2026 mengalami penurunan hingga 24% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
"Pencapaian target rumah subsidi yoy-nya [year-on-year] secara semester pertama dibanding tahun lalu kan turun 24%. Itu pasti salah satunya terkait ketersediaan lahan, selain perizinan dan material naik," ujar Deddy saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Selain beban biaya material yang melonjak, isu penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) juga menjadi hambatan utama bagi para pengembang kawasan perumahan berbiaya murah tersebut. Kondisi ini otomatis memicu tekanan finansial yang cukup berat bagi para pelaku usaha, terutama pengembang skala kecil dan menengah yang mengandalkan margin tipis.
"Sebenarnya bukan kolaps, tapi mereka [pengembang] sudah dicekek, sudah di ujung. Jadi mereka hanya menghabiskan lahan yang ada, tapi lahan yang dibeli itu malah terkena LSD," lanjutnya.
Deddy memaparkan bahwa kendala aturan LSD tersebut berdampak sangat masif terhadap proyek-proyek perumahan di sejumlah kawasan strategis. Wilayah Jawa Barat dan Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, menjadi daerah yang terdampak paling parah akibat tumpang tindih zonasi tersebut.
Guna menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini, Apersi melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan pemetaan LSD dan tata ruang perumahan.
"Selain itu, Apersi juga membuat satgas per daerah bagaimana tanah-tanah teman-teman pengembang ini yang masuk zonanya, zona tata ruangnya perumahan, tetap didorong masuk bukan LSD," pungkas Deddy.
