BULETINENERGI.COM — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memastikan seluruh hambatan perizinan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah tuntas sehingga 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo siap beroperasi. Program berbasis APBN ini menyasar pengurangan ketergantungan pada impor LPG yang masih memasok sekitar 80 persen kebutuhan nasional. Bagi rumah tangga dan pelaku UMKM, harga gas jaringan pipa diklaim jauh lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram.
Kunjungan kerja itu dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas, Jumat (18/9/2026), dan dilanjutkan dengan dialog bersama warga calon penerima manfaat. Dudung didampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
Perizinan Tuntas, Progres Fisik Lampaui Target
Sejumlah izin yang sebelumnya menahan pengoperasian kini sudah terbit. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL keluar untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik sudah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani.
Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik mencapai 95,4 persen, atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana. Percepatan ini disebut tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur.
“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan,” kata Dudung dalam keterangan resminya.
Berapa Rumah yang Terlayani dan Berapa Penghematannya
Kabupaten Gresik mendapat alokasi 7.363 sambungan rumah, sedangkan Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Total keduanya mencapai 14.586 sambungan rumah.
Dengan beroperasinya jaringan ini, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Dudung mencontohkan penghematan yang bisa dirasakan langsung rumah tangga dan UMKM.
“Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp 20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat,” ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media.
Selain lebih murah, gas jaringan pipa juga memudahkan warga saat kebutuhan mendadak pada malam hari, ketika LPG tabung 3 kilogram sulit diperoleh karena toko sudah tutup.
Target Nasional 1 Juta Sambungan Rumah
Jargas rumah tangga merupakan program prioritas nasional untuk mencapai target 1 juta sambungan rumah. Pada tahap 2025–2026, pemerintah menargetkan 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota.
Dudung menyebut program ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Saat ditanya soal target penyelesaian, ia menjawab singkat: “2028. 2028 selesai.”
Fokus Berpindah ke Pengoperasian
Dengan tuntasnya perizinan, perhatian kini beralih ke tahap operasional. Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram. Kantor Staf Presiden akan mengawal lintas kementerian dan lembaga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkas Dudung.