JAKARTA - Lembaga Ombudsman RI menegaskan agar seluruh tingkatan dalam rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (SPCP IPDN) dilaksanakan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Ombudsman RI Partono menyebutkan bahwa tahapan penjaringan calon praja memegang peranan vital lantaran IPDN berfungsi sebagai wadah pencetakan calon pimpinan birokrasi sekaligus pelayan masyarakat.
"Saya meminta agar proses verifikasi dan tahap-tahap selanjutnya diperhatikan secara cermat untuk meminimalisir pengaduan masyarakat," ungkap Partono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Mengenai ruang sanggah, Partono menjelaskan bahwa skema tersebut diberlakukan pada SPCP IPDN tahun 2026. Menurut pandangannya, adanya jalur sanggahan menjadi bentuk komitmen pelayanan publik yang memberi hak kepada publik untuk memastikan kredibilitas pelaksanaan seleksi.
Partono menjelaskan bakal terjun langsung memantau tiap alur SPCP IPDN supaya terlaksana tanpa kendala, yang salah satunya ditandai lewat kehadirannya pada Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Peserta Verifikasi dokumen Persyaratan Administrasi SPCP IPDN Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (3/9).
"Dengan adanya proses pengawasan kami sejak awal, mudah-mudahan kalau nanti ada laporan masyarakat ke Ombudsman, kami akan lebih cepat lagi untuk menindaklanjuti," tuturnya.
Di dalam forum yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Azharisman Rozie menerangkan proses pemeriksaan berkas administrasi SPCP IPDN sudah rampung dan bakal disiarkan secara resmi usai mendapatkan ketetapan rapat pleno.
Azharisman turut menambahkan bahwa pihak IPDN sudah menyiapkan kanal bantuan helpdesk maupun call center guna merespons berbagai pertanyaan dari peserta ujian.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bachril Bakri bersama Kepala Satuan Pengawas Internal IPDN Tumpak Haposan Simanjuntak.
Adapun proses seleksi SPCP IPDN 2026 menerapkan format gugur yang terbagi ke dalam tiga fase utama. Ketiga fase tersebut mencakup tahap seleksi berkas administrasi dan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Agustus–Oktober 2026, tahap seleksi lanjutan I pada Oktober 2026, serta tahap seleksi lanjutan II pada Oktober–November 2026.