BULETINENERGI.COM — Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran energi bersubsidi. Setelah ramai wacana pembatasan BBM Pertalite, kini giliran LPG 3 kg yang bakal diatur ulang penerimanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pengetatan penyaluran LPG 3 kg akan memakai basis data kesejahteraan atau desil. Kebijakan ini dirancang agar kompor gas meledak di dapur-dapur warga hanya dinikmati oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.
Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran Larangan
Dalam praktiknya, pembatasan nanti akan menyasar kelompok ekonomi atas. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut kelompok desil 9 dan 10—kategori menengah atas dan kelas atas—kemungkinan besar tidak lagi bisa membeli Pertalite bersubsidi.
"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Pemerintah masih mengkaji sistem pendataan yang bakal dipakai. Namun, Purbaya mengaku sudah melihat langsung kesiapan sistem internal PT Pertamina (Persero) dan menilai infrastruktur digitalnya cukup mumpuni untuk mendukung kebijakan ini.
Kendaraan Mewah Dilarang Pakai BBM Subsidi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pembatasan ini bukan soal jenis kendaraan roda dua. Ia memastikan sepeda motor tetap bebas membeli Pertalite tanpa aturan baru.
"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Berarti nggak ada perubahan untuk sepeda motor," ujarnya di gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Yang bakal disasar justru mobil-mobil mewah. Bahlil mencontohkan pemilik BMW atau Mercedes-Benz yang selama ini masih menikmati BBM bersubsidi. "Jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," jelasnya.
Data Desil Segera Dibahas dengan BPS dan Pertamina
Untuk LPG 3 kg, Laode menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pertamina. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
"Nah, makanya sekarang kan sedang kita gencarkan konversi. Terus kelas yang mendapatkannya diatur agar lebih tepat sasaran. Desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya," kata Laode.
Bahlil menambahkan, koordinasi lintas kementerian ini sejalan dengan arahan presiden agar subsidi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati masyarakat berhak. Ia menegaskan angka subsidi yang digelontorkan negara tidak boleh lagi bocor ke kelompok ekonomi kuat.
Belum ada kepastian kapan aturan pembatasan ini mulai dieksekusi. Pemerintah masih mematangkan sistem dan data, namun sinyal perubahan arah kebijakan subsidi energi sudah jelas: semakin sempit, semakin terarah.