BULETINENERGI.COM — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan status siaga satu diberlakukan karena titik api mulai merambah dekat ke area fasilitas vital, termasuk lokasi sumur dan tangki penyimpanan kondensat. Jika api terus mendekat, SKK Migas tidak segan menutup sementara sumur-sumur produksi demi keselamatan.
"Ini sekarang juga kita sedang siaga satu untuk kebakaran di berbagai tempat, mengantisipasi untuk kita tutup sumurnya apabila api terus mendekat maupun kepada api-api yang mendekat di tangki-tangki yang sudah ada kondensat," kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Mencegah Gangguan Produksi dan Kontrak Gas
Langkah antisipasi ini dinilai krusial karena karhutla berpotensi memicu unplanned shutdown atau penghentian operasi di luar rencana. Jika sampai terjadi, produksi migas nasional bisa terganggu dan berimbas pada penerimaan negara.
SKK Migas juga menyiapkan skema fleksibilitas pemanfaatan gas yang sudah dikontrakkan. Langkah ini dilakukan karena sejumlah konsumen dan PLN tidak selalu menyerap gas secara penuh, sehingga pasokan bisa dialihkan ke pembeli lain sewaktu-waktu.
"Kita akan mencegah unplanned shutdown dan juga kendala finansial akan kita berikan insentif dan juga fleksibilitas daripada pemanfaatan gas yang sudah kita kontrak," ujarnya.
Produksi Minyak dan Gas Masih di Bawah Target
Data Kementerian ESDM mencatat produksi minyak rata-rata Januari-Juli 2026 sebesar 578.156 barel per hari (bph). Angka ini baru sekitar 95% dari target APBN 2026 yang dipatok 610.000 bph.
Sementara itu, produksi gas bumi pada periode yang sama tercatat rata-rata 6.544 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), masih di bawah target APBN 2026 sebesar 6.837 MMSCFD. Realisasi produksi minyak pada 2025 mencapai 606,1 ribu bph dan gas 6.753 MMSCFD, artinya capaian tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
Karhutla Mendekati Blok Rokan dan Kalimantan
Sejumlah wilayah kerja hulu migas berada di dekat area rawan karhutla, seperti Blok Rokan di Riau dan beberapa wilayah kerja di Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto pun turun langsung memantau kondisi karhutla di Kalimantan, Riau, dan Sumatra Selatan pada akhir pekan lalu.
Dalam Rapat Terbatas Penanggulangan Karhutla Riau, Senin (24/8/2026), Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menyelidiki keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Ia meminta izin perusahaan dicabut jika terbukti sengaja membakar hutan demi kepentingan ekonomi.
"Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main," tegas Prabowo.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Pemerintah memastikan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengorbankan lingkungan demi keuntungan ekonomi.