JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons petunjuk Presiden Prabowo Subianto terkait keberhasilan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan menegaskan komitmennya dalam memperkokoh fondasi infrastruktur digital.
Melalui penguatan sarana ini, penerapan sistem berbasis digital di tingkat nasional diharapkan mampu menghadirkan kenyamanan serta kemudahan maksimal bagi warga yang berhak menerima bansos.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Jumat.
Dalam pemenuhan fasilitas digital guna menopang digitalisasi Perlinsos, Kementerian Komdigi berikhtiar memperluas jaringan konektivitas secara merata demi memudahkan warga saat melakukan pendaftaran lewat Portal Perlinsos.
Di samping itu, lini pendukung lainnya yang turut diakselerasi mencakup pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) serta fasilitas Pusat Data Nasional (PDN) yang memegang peran sentral dalam memfasilitasi integrasi data antarlemapaga saat pencocokan data warga.
Apabila seluruh kesiapan teknis dirancang dengan matang, arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga performa positif uji coba digitalisasi Perlinsos sewaktu diluncurkan secara nasional diyakini dapat terwujud secara optimal.
“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.
Sebelumnya, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung pencapaian digitalisasi Perlinsos yang terbukti lebih efektif ketimbang mekanisme manual.
Skema digitalisasi Perlinsos dipandang Kepala Negara sebagai wujud perombakan nyata dalam tata kelola pelayanan publik, lantaran sanggup memangkas pengeluaran warga dalam membuktikan keabsahan data penerima.
Bukan cuma itu, mekanisme ini mampu mempercepat durasi verifikasi dokumen secara drastis dari yang sebelumnya dapat memakan waktu bertahun-tahun.
"Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran bisa dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan yang sebelumnya mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Presiden Prabowo dalam pidatomya.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa skema digitalisasi Perlinsos saat ini telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi dengan jangkauan melampaui 3 juta keluarga.
Ketika tahap implementasi nasional digulirkan ke seluruh daerah, sistem digital ini ditargetkan sanggup menjangkau hingga 49 juta keluarga penerima manfaat.
Melihat capaian yang menggembirakan tersebut, Presiden Prabowo menghendaki agar jangkauan digitalisasi program Perlinsos terus diperluas supaya penyaluran bantuan sosial maupun subsidi pemerintah bisa makin tepat sasaran.
Kementerian Komdigi memastikan bakal terus mengawal transformasi digital lintas sektor, agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada tataran sistem semata, melainkan betul-betul menghadirkan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan.