JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang kian positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, hingga lembaga yang berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Muzani menyatakan bahwa meningkatnya raihan predikat WTP menjadi sinyal positif bagi sistem tata kelola keuangan negara. Capaian ini menandakan adanya keselarasan antara bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
"WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah," kata Muzani seusai pertemuan dengan Pimpinan BPK di Gedung BPK, Jakarta, Senin.
Melihat capaian positif tersebut, Muzani mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin transparan, efektif, dan efisien.
Langkah penguatan tata kelola keuangan negara sangat penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan publik.
"Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara," kata dia.
Pada kesempatan itu, Muzani menyampaikan bahwa kunjungan pimpinan MPR RI ke BPK merupakan bagian dari agenda silaturahmi kebangsaan antarlembaga negara dalam menyambut Sidang Tahunan MPR yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.
"Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.
Dalam dialog tersebut, kedua lembaga membahas berbagai isu strategis, termasuk kesiapan teknis jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.
Muzani menambahkan, salah satu poin utama yang dicermati adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang rencananya disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada forum Sidang Tahunan MPR mendatang.
Ia menegaskan bahwa koordinasi bersama BPK sangat krusial untuk mendaptkan gambaran utuh terkait hasil audit pengelolaan dana negara, baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah.
"Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata dia.