JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperoleh laporan perkembangan seputar Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen serta kesiapan sarana infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.
Pemaparan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri sewaktu menghadap Presiden di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.
Melalui keterangan resminya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengutarakan bahwasanya Simon memaparkan capaian implementasi B50 yang telah diresmikan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat kemandirian serta kedaulatan energi nasional lewat peningkatan penggunaan potensi energi domestik.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.
Di samping membicarakan isu ketahanan energi, Presiden turut memberikan instruksi mengenai perbaikan tata kelola badan usaha milik negara. Kepala Negara menginstruksikan pemangkasan tingkatan struktur organisasi hingga keberadaan anak dan cucu entitas usaha di lingkungan Pertamina, PLN, maupun BUMN lainnya.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.
Penyederhanaan susunan organisasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan BUMN yang kian gesit dan produktif. Lewat alur birokrasi yang lebih ringkas, mekanisme penentuan kebijakan diharapkan dapat berjalan kian cepat sembari menjaga efisiensi perseroan milik negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Teddy.
Pertemuan tersebut menegaskan dua fokus utama yang konsisten didorong Presiden Prabowo, yakni mewujudkan kemandirian energi berlandaskan potensi sumber daya dalam negeri, sekaligus memastikan BUMN dikelola secara kian efektif, efisien, serta berorientasi pada kemaslahatan negara dan masyarakat.
