BULETINENERGI.COM — Jakarta — PT Pertamina Patra Niaga membuka suara atas membengkaknya konsumsi energi bersubsidi hingga pertengahan 2026. Realisasi penyaluran sejumlah produk diprediksi menembus kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran berjalan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan imbauan resmi pada Kamis (27/8/2026). Ia meminta masyarakat turut serta mengawasi penyaluran energi subsidi dan kelompok mampu beralih ke produk nonsubsidi.
“Pertamina mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dan mengawasi serta memastikan penyaluran dan pendistribusian energi subsidi yang tepat sasaran,” ujar Roberth dalam keterangan resminya.
Potensi Kelebihan Kuota Biosolar dan Pertalite
Prognosa internal Pertamina menunjukkan tren konsumsi yang melampaui target. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, memaparkan kondisi ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Hingga 31 Juli 2026, distribusi Biosolar tercatat mencapai 11,18 juta kiloliter (KL). Angka ini setara dengan pemanfaatan dari kuota tahunan sebesar 18,36 juta KL, dengan potensi kelebihan penyaluran diproyeksikan 9,4 persen.
Untuk Pertalite, realisasi penyaluran sudah menyentuh 16,54 juta KL dari total kuota 28,69 juta KL. Potensi overshoot jenis bahan bakar ini diperkirakan lebih rendah, yakni 1,7 persen.
Tekanan pada LPG 3 Kilogram
Produk bersubsidi lainnya juga mencatatkan permintaan tinggi. Realisasi penyaluran LPG 3 kilogram hingga periode yang sama mencapai 5,05 juta metrik ton dari pagu yang ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.
Lonjakan konsumsi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak. Pertamina menilai pengawasan bersama menjadi kunci menjaga agar subsidi energi tetap sampai ke tangan kelompok penerima manfaat.
Dorongan Beralih ke Produk Nonsubsidi
Perusahaan pelat merah itu juga mengajak masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi untuk menggunakan BBM dan LPG nonsubsidi. Langkah ini dianggap penting untuk meringankan beban anggaran subsidi dan memastikan distribusi tetap sesuai peruntukannya.
Partisipasi publik dalam mengawasi penyaluran di lapangan dinilai dapat menekan potensi penyalahgunaan. Dengan pengawasan ketat, kuota yang tersedia diharapkan cukup memenuhi kebutuhan warga yang paling membutuhkan hingga akhir tahun anggaran.
Imbauan ini keluar di tengah tekanan fiskal pemerintah terhadap belanja subsidi energi yang terus meningkat seiring naiknya konsumsi rumah tangga dan industri.
