JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepakat memperkuat sinergi demi melindungi kaum wanita sekaligus mendorong pembangunan sektor pertanian yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi.

"Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan," kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemenuhan hak perempuan serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan di Jakarta, Kamis.

Maria menyatakan dinamika seputar pernyataan Mentan Amran mengenai kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya beberapa hari lalu resmi usai setelah kedua pihak berdiskusi langsung.

Penjelasan tersebut dipandang krusial mengingat Komnas Perempuan memegang mandat untuk mengawasi upaya pencegahan kekerasan serta diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di lembaga negara.

"Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kami perdebatkan," ujarnya.

Ia menilai Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerapkan prinsip pengarusutamaan gender secara nyata dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program kerja.

Keterlibatan kaum hawa dipastikan berjalan komprehensif, mulai dari tahap perencanaan proyek awal hingga proses pemantauan di lapangan.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa Kementan memberikan ruang luas bagi aparatur perempuan, yang dibuktikan dengan banyaknya posisi kepala bagian yang kini diisi oleh pejabat wanita.

Diskusi ini kemudian berlanjut pada penguatan program bersama, memperbarui nota kesepahaman yang sudah ada terkait perlindungan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak pernah bermaksud melakukan diskriminasi terhadap gender maupun kelompok tertentu.

Amran mengaku langsung mengambil langkah cepat menelpon Ketua Komnas Perempuan untuk memberikan penjelasan langsung begitu membaca dinamika di media massa.

"Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali," kata Amran.

Ia menceritakan bahwa akar persoalan sebenarnya bermula dari penanganan keluhan peternak ayam terkait jatuhnya harga telur di pasaran. Pemerintah lalu mengumpulkan para peternak dan pelaku usaha untuk mencari solusinya.

Hasil pemantauan menunjukkan penyerapan telur peternak oleh SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya belum berjalan optimal sesuai harga ketetapan pemerintah.

"Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," ujar Amran.

Mengenai pegawai yang sedang hamil, Mentan meluruskan bahwa penawaran opsi berkantor di pusat dilakukan atas dasar kepedulian terhadap kondisi fisik staf, bukan bentuk sanksi.

"Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor," tegasnya.

Amran menegaskan Kementan berpegang teguh pada prinsip meritokrasi, di mana penilaian kinerja murni didasarkan pada kompetensi tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun gender.

"Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja," ujarnya.

Momen ini dinilai menjadi pijakan penting untuk mengubah polemik menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

"Kami di sini ingin mencari kebaikan, kami ingin tumbuh bersama, kami ingin bangun negara ini bersama," katanya.

Program kerja sama ini nantinya bakal langsung diturunkan ke jajaran direktorat jenderal teknis untuk menyasar sektor peternakan, hortikultura, hingga kawasan rumah pangan.

"Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kami bangun bersama," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perempuan memegang porsi sekitar 50 persen dari seluruh rantai aktivitas di sektor pertanian, sehingga penghormatan terhadap peran mereka menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

"Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kami ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu," katanya.