JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperketat pengawasan penggunaan anggaran pelatnas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini diambil guna memastikan dana yang disalurkan kepada cabang olahraga benar-benar sampai kepada atlet dan digunakan sesuai peruntukannya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa pengawasan dilakukan hingga memastikan tidak ada pemotongan hak atlet oleh pengurus cabang olahraga.
“Kalau nanti ada hak atlet yang dipotong oleh cabang olahraga, laporkan kepada kami. Nanti akan kami periksa bersama BPKP,” kata Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.
Erick menjelaskan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara, Kemenpora akan langsung menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan yang lebih lanjut.
“Kalau ditemukan kerugian negara, baru kami tindak lanjuti melalui BPK. Kami ingin persoalan korupsi, baik di internal Kemenpora maupun di cabang olahraga, benar-benar dituntaskan,” ujarnya.
Menurut Erick, perlindungan terhadap atlet harus menjadi prioritas utama karena atlet merupakan pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan prestasi Indonesia di ajang internasional.
“Perlindungan terhadap atlet harus menjadi yang utama karena atlet adalah pahlawan olahraga kami,” katanya.
Ia menegaskan anggaran pelatnas yang telah dialokasikan pemerintah tidak boleh mengendap di Kemenpora. Dana tersebut akan segera disalurkan kepada cabang olahraga setelah proses administrasi selesai.
Erick menyampaikan bahwa proses pencairan dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersedia. Kemenpora akan langsung meneruskan dana tersebut kepada cabang olahraga.
“Kami tidak ingin anggaran mengendap di Kemenpora. Setelah prosesnya selesai, langsung kami salurkan kepada cabang olahraga. Namun, tetap kami periksa apakah hak atlet benar-benar diterima dan tidak ada pemotongan,” ujar Erick.
Pengawasan anggaran ini menjadi salah satu bagian dari pembenahan tata kelola yang gencar dilakukan oleh Kemenpora.
Erick menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kejaksaan untuk memastikan penggunaan anggaran olahraga memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, Kemenpora mulai menerapkan sistem e-procurement dan e-budgeting guna meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
“Semuanya harus transparan. Jangan sampai ada lagi anggaran yang disalahgunakan atau dimainkan seperti pada masa lalu,” katanya.
Erick menambahkan bahwa seluruh anggaran pelatnas kini juga menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI), dengan sasaran yang ditentukan secara spesifik berdasarkan cabang olahraga, nomor pertandingan, dan atlet.
Sistem tersebut diterapkan agar penggunaan anggaran negara menjadi makin tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak atlet.
