JAKARTA - Masyarakat di Bali, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan menjalankan usaha. Situasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan elpiji 3 kg bersubsidi hanya di pangkalan resmi, yang efektif diberlakukan sejak 1 Februari 2025.

Kebijakan ini bertujuan mengendalikan harga elpiji di masyarakat dan memastikan penjualan tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET). "Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Namun, dalam pelaksanaannya, aturan baru ini menimbulkan masalah serius. Banyak warga mengalami kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg, hingga menimbulkan antrean panjang di sejumlah pangkalan di seluruh Indonesia, termasuk di Bali. Salah seorang warga Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Sunari, mengaku sudah mencari gas dari kemarin tetapi tidak menemukannya. "Enggak ada gas dari kemarin, tadi dicari sampai Petang, nggak ada," ungkap Sunari kepada Tempo.

Kejadian serupa dialami Ayu, pemilik warung masakan Bali di Denpasar Selatan. Usaha kecilnya sangat bergantung pada ketersediaan elpiji 3 kg untuk memasak berbagai menu yang disajikan. "Dari kemarin langka sekali, mudah-mudahan besok sudah bisa ya biar masyarakat kecil usahanya jalan," kata Ayu. Dia menambahkan, dalam menjalankan usahanya, ia membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tabung gas setiap harinya.

Penumpukan kelangkaan mengakibatkan Ayu harus membatasi kegiatan memasaknya. Bahkan, pada Ahad, 2 Januari 2025, Ayu terpaksa menghentikan aktivitas memasaknya karena benar-benar kehabisan gas. Kelangkaan ini bukan hanya berdampak pada pengusaha seperti Ayu, tapi juga ratusan warga lainnya yang mengandalkan elpiji 3 kg untuk kegiatan memasak sehari-hari.

Melihat kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto merevisi keputusan tersebut. Dia akhirnya menginstruksikan Kementerian ESDM untuk memperbolehkan pengecer kembali berjualan elpiji 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial. Kendati demikian, situasi di lapangan masih belum sepenuhnya normal dan kesulitan akses terhadap elpiji tetap dirasakan.

Para ahli mengemukakan pentingnya distribusi yang lebih efisien dan pengawasan ketat dalam pendistribusian elpiji 3 kg. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan masyarakat kecil yang sangat memerlukan elpiji bersubsidi untuk kebutuhan pokok mereka.

Ibu rumah tangga dan pelaku UMKM berharap pemerintah dapat segera menuntaskan masalah ini agar aktivitas sehari-hari dan usaha mereka tidak terhambat. "Tadi pagi lihat bapak-bapak jam 4 pagi nyari gas, tapi saya juga nggak ada," keluh Ayu.

Pengalaman pahit yang dialami masyarakat di Bali akibat kelangkaan ini menjadi refleksi kebijakan pemerintah yang perlu lebih memperhatikan dampak luasnya bagi rakyat kecil. Optimalisasi sistem distribusi dan penegakan aturan dengan lebih bijak merupakan langkah yang diharapkan bisa segera diterapkan. Para pelaku UMKM, seperti Ayu dan Sunari, sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi cepat untuk mengatasi krisis elpiji 3 kg agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan normal. Bagaimanapun, gas elpiji merupakan kebutuhan vital bagi banyak kalangan di tanah air.