JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Paser terus berkomitmen mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar di wilayahnya, khususnya penerangan jalan umum (PJU) dan akses listrik desa. Meski berbagai upaya telah dilakukan, data terbaru mencatat masih terdapat 83 dari total 339 desa yang belum mendapatkan fasilitas penerangan jalan umum secara memadai.
Fakta ini disampaikan oleh perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2025, di Gedung Rapat Sadurengas, Tanah Grogot.
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk membahas kemajuan dan kendala program infrastruktur dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Paser, terutama dalam memberikan pelayanan yang setara kepada masyarakat di desa-desa terpencil.
83 Desa Belum Tersentuh PJU
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Inayatullah, mengungkapkan bahwa sejauh ini baru 139 desa dan 5 kelurahan yang sudah mendapatkan fasilitas PJU. Namun masih terdapat 83 desa yang belum memiliki penerangan jalan yang layak.
“Kami sudah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan jalan di beberapa wilayah. Untuk itu, kami terus melakukan survei langsung ke lapangan agar bisa memetakan kebutuhan PJU secara akurat,” ujar Inayatullah dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa jumlah armada dan personel yang dimiliki Dishub untuk pemeliharaan masih sangat terbatas. Saat ini hanya terdapat satu unit crane dan sekitar delapan petugas teknis yang bertugas melakukan pemasangan dan perbaikan PJU di seluruh wilayah Kabupaten Paser.
“Kami memang memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan peralatan, tapi kami tetap berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Perawatan Minim, Lampu Banyak Tidak Menyala
Selain persoalan pemerataan, masalah pemeliharaan juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Banyak lampu PJU yang sudah terpasang namun tidak menyala akibat kurangnya perawatan berkala. Kondisi ini diperparah dengan sistem instalasi yang tidak terpisah antara lampu hias dan lampu penerangan utama.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Paser, Tri Gunawan, menyatakan bahwa sistem kelistrikan yang tidak dipisah membuat jika satu titik rusak, seluruh rangkaian lampu juga tidak berfungsi.
“Kami menemukan bahwa banyak lampu hias dan PJU yang tidak menggunakan pemisah arus (MCB), sehingga jika satu titik terganggu, semuanya padam. Kami sudah mulai memperbaiki dengan memasang MCB pada titik-titik strategis,” jelasnya.
Pemanfaatan PJUTS dan Usulan ke Kementerian
Di tengah keterbatasan akses listrik PLN di beberapa desa terpencil, Dishub Paser juga mengusulkan pemanfaatan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Tahun 2023, Kabupaten Paser mengusulkan sebanyak 165 unit PJUTS ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk desa-desa yang belum terjangkau listrik PLN.
Kabid LLAJ, Joko Sulistyo, menyebut bahwa PJUTS menjadi alternatif yang relevan untuk desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN. “Kami berharap usulan ini dapat direalisasikan karena kebutuhan penerangan di desa sangat mendesak, terutama di malam hari untuk keamanan dan kenyamanan warga,” ucap Joko.
Namun, ia juga menambahkan bahwa jika jaringan PLN sudah masuk ke desa, maka prioritas pemasangan adalah lampu listrik biasa karena lebih efisien dalam jangka panjang.
Akses Listrik PLN: Masih Ada 4 Desa Gelap
Sementara itu, untuk akses listrik PLN, Bupati Paser Fahmi Fadli sebelumnya menargetkan bahwa seluruh desa di Paser akan teraliri listrik PLN pada tahun 2025. Namun, hingga pertengahan tahun ini, masih terdapat empat desa yang belum mendapatkan akses, yakni Rantau Layung, Rantau Buta, Kepala Telake, dan Harapan Baru.
Menurut Bupati Fahmi, pembangunan infrastruktur listrik di desa-desa tersebut terkendala oleh akses geografis yang sulit dan keberadaan kawasan konservasi alam. Untuk itu, Pemkab Paser telah melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan menandatangani nota kesepahaman guna memperlancar proses pemasangan jaringan listrik.
“Melalui MoU dengan BKSDA Kaltim, kami mendapatkan izin untuk mengalirkan listrik PLN ke Desa Harapan Baru. Ini adalah langkah strategis agar seluruh masyarakat kami bisa menikmati akses energi yang adil,” tegas Bupati.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan jembatan Sungai Tiwau yang baru selesai dibangun menjadi kunci utama akses fisik ke desa-desa yang selama ini terisolasi.
DPRD Kaltim Dorong Tambahan Bantuan Keuangan
Dalam forum yang sama, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemkab Paser dan meminta pemerintah provinsi untuk memberikan tambahan bantuan keuangan (bankeu), terutama untuk mempercepat pembangunan jalan, PJU, dan infrastruktur dasar lainnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menegaskan bahwa bankeu dari provinsi ke Kabupaten Paser pada 2025 mencapai lebih dari Rp200 miliar. Namun, menurutnya jumlah tersebut masih belum cukup untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di daerah yang memiliki wilayah luas dan akses sulit.
“Kami mendorong agar pemerintah provinsi memperbesar alokasi dana bantuan untuk infrastruktur dasar, karena ini menyangkut hak masyarakat di desa-desa terpencil,” ujarnya.
Target Rampung Hingga 2027
Sesuai hasil koordinasi antara Pemkab Paser dan PLN, ditargetkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Paser akan teraliri listrik PLN secara penuh hingga tahun 2027. Progres saat ini menunjukkan bahwa dari 339 desa, lebih dari 98 persen sudah mendapat akses listrik, dan hanya menyisakan beberapa desa yang secara geografis tergolong sulit dijangkau.
PLN menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jaringan dengan menggandeng kontraktor lokal serta berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan dan akses jalan menuju desa sasaran.
Manfaat Strategis untuk Masyarakat
Penerangan jalan dan akses listrik desa bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan desa yang terang akan menekan angka kriminalitas dan kecelakaan, sementara listrik memungkinkan aktivitas ekonomi rumah tangga berjalan lebih produktif.
Pemerintah juga meyakini bahwa dengan akses energi yang merata, anak-anak di desa akan lebih mudah belajar di malam hari, pelaku UMKM bisa memproduksi barang secara mandiri, dan fasilitas umum seperti posyandu serta masjid bisa lebih optimal digunakan.
Pemerintah Kabupaten Paser terus mendorong pemerataan infrastruktur dasar dengan fokus pada penerangan jalan umum dan akses listrik pedesaan. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan geografis, komitmen Pemkab, dukungan DPRD, serta sinergi dengan PLN dan kementerian terkait diharapkan mampu mempercepat pencapaian target 100 persen desa terang pada tahun 2027.
Kepala Dishub Paser menegaskan bahwa meski dengan keterbatasan, mereka tidak akan berhenti memperjuangkan hak masyarakat. “Pemerataan penerangan dan listrik adalah bagian dari keadilan sosial. Kami akan terus dorong agar semua warga, tanpa kecuali, bisa merasakannya,” pungkas Inayatullah.
