JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah untuk menambah kuota penugasan kepada Perum Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Jumlah tersebut melonjak dari alokasi awal yang sebelumnya dipatok sebesar 888.000 ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan bahwa penambahan pasokan ini dijalankan demi mengantisipasi potensi kenaikan harga beras yang dipicu fenomena kemarau panjang.
"1 juta ya tambahan SPHP beras medium untuk Oktober, November dan Desember karena ini tidak ada panen karena kemarau panjang," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (7/9/2026).
Zulhas turut memastikan bahwa pasokan beras ini akan segera didistribusikan ke pasar tradisional maupun ritel modern dalam tempo dekat. Pihaknya menekankan bahwa beras SPHP tersebut dipasarkan sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram.
Di samping itu, Zulhas menginstruksikan Bulog untuk mempercepat penyaluran Bantuan Pangan yang ditujukan bagi 33,3 juta penerima manfaat.
Guna mengejar efisiensi waktu, Bulog bakal menggabungkan pengiriman bantuan yang mulanya dialokasikan 10 kg per bulan selama tiga bulan menjadi satu tahap pengantaran sekaligus.
"Jadi engga 10 kg, 10kg setiap bulan, tapi langsung 30 kg dalam satu kali pengiriman agar Bulog bisa langsung membanjiri pasar masyarakat," tegas Zulhas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasinya atas persetujuan pemerintah mengenai penambahan alokasi penugasan operasi pasar SPHP ini.
Rizal menyebutkan bahwa sejatinya Bulog hanya mengajukan tambahan penyaluran beras SPHP sebesar 400 ribu ton guna mengendalikan lonjakan harga komoditas pangan tersebut.
Ia mengungkapkan usulan tersebut didasari oleh keterbatasan stok beras SPHP di gudang Bulog yang tersisa 100.000 ton untuk dialokasikan pada kurun September hingga Desember mendatang.
"Sementara pada akhir tahun dan ada hari kebesaran agama yang perlu kebutuhan lebih besar. Kita ajukan 400.000 ton (SPHP) malah disetujui 1 juta ton. Ini support luar biasa," terang Rizal.
Sebelumnya, pihak Bulog juga sempat mengajukan permohonan agar diberikan mandat penyaluran beras kelas premium lewat skema SPHP.
Meski demikian, Rizal menuturkan usulan itu tidak serta-merta disetujui langsung. Ia memaparkan bahwa aturan Perbadan Nomor 2 Tahun 2025 telah mengizinkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk diproses menjadi beras premium maupun medium.
"Jadi itu bisa berjalan dengan sendirinya tidak perlu subsidi, bisa langsung dikerjakan sesuai dengan prosedur yang diberikan," jelas Rizal.
Untuk diketahui, BPS mencatat tren kenaikan harga beras terjadi di seluruh jenjang perdagangan sepanjang Agustus 2026, mulai dari tingkat penggilingan, pedagang grosir, hingga tingkat eceran.
Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan berada di angka Rp14.213 per kg pada Agustus 2026. Sementara itu, di tingkat grosir menyentuh Rp14.901 per kg dan di tingkat eceran mencapai Rp15.641 per kg.
"Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan juga di tingkat eceran naik," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers BPS, Senin (1/9).
Dilihat dari tingkat kualitasnya, lonjakan harga beras jenis premium tercatat lebih tinggi secara tahunan. Pada tingkat penggilingan, harga beras premium menguat 1,22 persen secara bulanan dan 10,07 persen secara tahunan (yoy). Di sisi lain, beras medium naik 1,48 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan.
"Jadi secara year on year untuk beras premium kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan beras medium," kata Ateng.