JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengelolaan anggaran subsidi masih dalam batas aman meski mencatatkan kenaikan pada semester I/2026, khususnya di sektor energi. Menteri Keuangan Purbaya juga menepis tuduhan adanya pemborosan anggaran negara.
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi melonjak hingga Rp233 triliun atau menyerap 52,1% dari APBN. Angka tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun serta kompensasi senilai Rp116,9 triliun, yang menunjukkan lonjakan 44,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan ini dipicu oleh pergerakan Indonesia Crude Price (ICP), fluktuasi nilai tukar rupiah, serta lonjakan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Di sisi lain, kenaikan subsidi nonenergi didorong oleh tambahan pembayaran subsidi pupuk.
Menteri Keuangan Purbaya menerangkan bahwa memanasnya konflik Amerika Serikat-Iran memicu kenaikan harga-harga. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung dampak sekaligus mengendalikannya, Kemenkeu memangkas alokasi belanja nonprioritas dan mempertahankan anggaran yang produktif. Kebijakan subsidi ini terbukti efektif menjaga daya beli publik di tengah gejolak harga minyak dunia.
"Menaikkan harga minyak dunia melalui subsidi. Orang bilang boros, enggak boros. Pertama, saya bisa menjaga daya beli masyarakat. Kedua, bisa mengendalikan inflasi. Karena kalau inflasi naik, bunga naik. Ekonomi pasti melambat, kami akan melambat parah," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menteri Keuangan Purbaya menilai intervensi subsidi saat harga minyak melambung merupakan langkah tepat guna menjaga kestabilan perekonomian nasional.
Terkait persoalan penyaluran subsidi yang kerap tidak tepat sasaran, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa kewenangan pembenahan data berada penuh di Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Menteri Keuangan Purbaya optimistis perbaikan data ke depan akan menekan penyaluran subsidi BBM agar tidak lagi dinikmati kelompok mampu pada desil 9 dan 10.
"Untuk subsidi BBM aja kami keluarkan Rp500 triliun lebih, jadi subsidi non-BBM itu hampir sama, Rp540 triliun untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi, subsidi dari pemerintah cukup besar," jelasnya.
Menteri Keuangan Purbaya menambahkan, posisi defisit APBN hingga Juli 2026 yang tercatat sebesar 0,9% terhadap PDB membuktikan bahwa alokasi belanja negara tetap terjaga dan keseimbangan fiskal berada pada kondisi terkontrol.