JAKARTA - PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menegaskan bahwa pelindungan bagi konsumen senantiasa menjadi prioritas utama perusahaan sejak awal berdiri. Langkah ini direalisasikan melalui peluncuran kampanye "Buka-Bukaan" yang mengusung tema "Gak Ada Uang di Balik Batu".
Strategic Communication and Brand Lead AdaKami, Jonathan Kriss, mengungkapkan bahwa melalui gerakan ini, AdaKami kembali menekankan krusialnya keterbukaan informasi pinjaman. Keterbukaan tersebut mencakup kejelasan rincian biaya hingga tenor cicilan agar calon peminjam memahami seluruh kewajibannya sebelum menyetujui pinjaman.
“Kampanye “Buka-Bukaan” ini adalah langkah nyata dalam mendorong transparansi informasi pinjaman guna melindungi masyarakat. Sebagai produk jasa keuangan dengan risiko tinggi, kampanye yang juga bertujuan mengedukasi ini akan terus kami gaungkan agar masyarakat semakin bijak dalam memilih serta menggunakan layanan pembiayaan,” ucapnya dalam acara Peluncuran Kampanye Transparansi AdaKami di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Lewat kampanye tersebut, AdaKami menunjukkan komitmen transparansi melalui tiga pilar utama yang dapat diakses langsung oleh pengguna di dalam aplikasi.
“Pertama, tanpa potongan awal. Jadi dana pinjaman diterima secara utuh, selain biaya materai, tidak ada potongan biaya lain di awal,” beber Jonathan.
Pilar kedua yakni cicilan flat setiap bulan atau periode 30 hari. Artinya, besaran angsuran bernilai konstan dari awal sampai masa tenor berakhir, sesuai dengan informasi yang ditampilkan sejak awal proses pengajuan.
Selanjutnya, pilar ketiga yaitu tanpa biaya tersembunyi. Hal ini berarti jumlah dana bersih yang diterima, suku bunga, biaya layanan, durasi tenor, skema jadwal angsuran, hingga total kewajiban sudah ditampakkan sebelum konsumen menyetujui pinjaman, sehingga tidak ada biaya tambahan mendadak usai pencairan.
“Kampanye ini hadir di tengah pesatnya pertumbuhan industri pindar yang semakin menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat Indonesia. Menurut data OJK, outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, atau tumbuh 25,88% secara tahunan,” kata Jonathan.
Jonathan menilai dinamika pertumbuhan tersebut mempertegas urgensi keterbukaan informasi agar masyarakat mampu memilih serta memahami produk pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan maupun kapasitas finansial mereka.
Pada forum yang sama, Perencana Keuangan Profesional Rista Zwestik mengingatkan publik untuk memperhatikan dua poin penting sebelum menyepakati pinjaman, yakni kepastian besaran cicilan yang tetap setiap bulan serta tanggal jatuh tempo pembayaran pertama.
“Di sini banyak pengguna yang baru menyadari belakangan bahwa cicilan mereka ternyata lebih besar di awal dan harus dibayarkan dalam beberapa hari pertama setelah pinjaman diterima, bahkan belum genap sebulan,” tegasnya.