JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat pembiayaan perbankan syariah menyentuh angka sebesar Rp720 triliun atau mengalami pertumbuhan di kisaran 11,43 persen secara tahunan (yoy) hingga periode Juni 2026, sementara perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat berada di level Rp816 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,13 persen (yoy).
Pada sektor dunia usaha dalam rentang waktu yang serupa, sektor rantai pasok halal terpantau tumbuh sebesar 5,5 persen, sementara nilai outstanding sukuk korporasi berhasil mencapai kisaran angka Rp95 triliun.
"Perkembangan tersebut membuka ruang yang semakin besar bagi pembiayaan syariah untuk mendukung investasi produktif dan ekspansi sektor riil," kata Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Destry mengutarakan pandangannya dalam acara Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi, bahwa upaya penguatan tingkat konektivitas antara pelaku industri halal dengan ekosistem industri keuangan syariah memegang peranan kunci guna memperluas pintu akses pembiayaan bagi kalangan korporasi, utamanya demi menyokong aktivitas investasi serta ekspansi usaha yang bercirikan sifat kompetitif, inovatif, serta berkelanjutan.
Seluruh rangkaian ikhtiar tersebut secara langsung turut mendongkrak penguatan kontribusi sektor industri halal beserta keuangan syariah terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional.
Dalam perhelatan forum tersebut, pihak Bank Indonesia turut menginisiasi kegiatan business matching yang mempertemukan sebanyak 20 Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 entitas korporasi guna menjajaki berbagai alternatif solusi pembiayaan yang selaras dengan spesifikasi kebutuhan dunia usaha.
“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi. Untuk itu, perlu dibangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan," ujar Destry.
Lebih lanjut, ia turut memberikan penekanan pentingnya eskalasi perluasan kapasitas serta inovasi pada instrumen pembiayaan, di samping penguatan aspek tata kelola, manajemen risiko, serta pengawasan secara berkala demi memperkokoh ketahanan pembiayaan korporasi.
Merespons momentum yang sama, Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah menggarisbawahi urgensi penyediaan instrumen pembiayaan syariah berjangka panjang yang dilengkapi skema serta tenor pembayaran ideal guna menopang ekspansi bisnis korporasi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta, menekankan signifikansi penerapan pendekatan berbasis ekosistem yang mampu menjembatani hubungan antara korporasi dengan jaringan rantai pasok.
"Pendekatan ini memungkinkan perbankan syariah memperluas pembiayaan untuk modal kerja, sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha," kata Bob.
Melalui momentum penyelenggaraan program Bulan Pembiayaan Syariah serta Percepatan Intermediasi Indonesia, pihak Bank Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus merajut penguatan sinergi guna memperluas aksesibilitas pembiayaan sekaligus mengakselerasi realisasi aliran pembiayaan syariah langsung ke sektor riil.