JAKARTA - Kementerian Sosial menyatakan bahwa proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkesinambungan memegang peranan krusial guna menjamin ketepatan sasaran setiap bentuk intervensi pemerintah, termasuk dalam tahapan rekrutmen peserta Sekolah Rakyat, sehingga pihaknya mendesak jajaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk segera merealisasikannya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan di Jakarta, Rabu, bahwa DTSEN saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen basis data fundamental dalam mengawal jalannya pelbagai program kesejahteraan sosial. Sumber data tersebut dimanfaatkan secara masif sebagai acuan utama dalam penyaluran paket bantuan sosial, alokasi penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga proses seleksi penerimaan calon siswa Sekolah Rakyat agar benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
"Saya senang Pak Bupati ada perjuangan kuat untuk melaksanakan program pemerintah. Tolong dikawal habis-habisan," katanya saat menerima kunjungan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution.
Ia menilai bahwa program Sekolah Rakyat dirancang secara spesifik untuk menyapa langsung lapisan masyarakat dari kelompok sosial yang paling rentan dan berada di tingkat paling bawah. Oleh sebab itu, seluruh rangkaian tahapan implementasinya menuntut pengawalan ketat dan serius, mulai dari aspek pemenuhan kesiapan lahan, kelengkapan administrasi birokrasi, hingga pengawasan langsung proses fisik pembangunan.
"Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat yang paling bawah, karena itu perlu dikawal habis-habisan," katanya.
Pada saat ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sedang memproses pengajuan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Sebelumnya, rencana strategis tersebut sempat menemui hambatan terkait persoalan status lahan, yang kemudian direspons cepat oleh pemerintah daerah dengan melakukan relokasi pemindahan titik ke area alternatif yang dinilai jauh lebih siap secara teknis.
Apabila lokasi baru tersebut telah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria persyaratan administratif, maka pengajuan dokumen itu bakal segera diproses secara lintas instansi melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia pun menaruh harapan besar agar seluruh instrumen persyaratan dapat segera dituntaskan tanpa kendala berarti, sehingga Kabupaten Mandailing Natal berpeluang masuk ke dalam daftar alokasi pembangunan Sekolah Rakyat gelombang ketiga yang dijadwalkan mulai bergulir pada bulan Oktober 2026 dan ditargetkan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2027/2028.
Sebagai bentuk apresiasi atas langkah progresif yang ditempuh Pemkab Mandailing Natal, Wamensos Agus Jabo menegaskan kembali bahwa urgensi pemutakhiran basis data tidak sekadar berfungsi untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan sosial semata, melainkan menjadi pilar esensial agar seluruh instrumen intervensi kebijakan pemerintah sanggup menjangkau kelompok warga yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan.
Atas dasar itulah, pemerintah daerah diimbau untuk proaktif menggerakkan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala serta memperkuat koordinasi sinergis dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, akselerasi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat ini diestimasikan mampu membentangkan akses layanan pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah Mandailing Natal.
Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution melaporkan bahwa pihak pemerintah daerah senantiasa konsisten menjalankan pemutakhiran data sosial dan ekonomi warga secara berkelanjutan. Langkah pembaruan tersebut ditempuh guna menjamin tingkat akurasi data yang dipegang pemerintah agar senantiasa merefleksikan realitas objektif kondisi masyarakat di lapangan.
"Kami terus melakukan updating. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 6.800 data yang keluar dari bansos karena judi online," ujar Saipullah.