JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan badan usaha milik negara (BUMN), layaknya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), guna merampingkan susunan usahanya.
Hal itu diutarakan Prabowo saat menggelar diskusi bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.
Pertemuan tersebut mendiskusikan dua topik utama yang gencar didorong Presiden Prabowo, yakni mengokohkan kemandirian energi lewat potensi sumber daya domestik, sekaligus menjamin BUMN dikelola secara kian efektif, efisien, serta berpatokan pada kemaslahatan negara dan publik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengutarakan, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi perihal pembenahan tata kelola perseroan milik negara. Kepala Negara menginstruksikan pemangkasan tingkatan organisasi serta anak dan cucu entitas bisnis di Pertamina, PLN, maupun BUMN lainnya.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026).
Penyederhanaan susunan ini, lanjut Teddy, ditujukan guna mewujudkan BUMN yang makin gesit dan produktif. Berbekal rantai alur birokrasi yang kian ringkas, tahapan penentuan kebijakan diharapkan berjalan lebih sigap sembari memelihara efisiensi perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tutur Teddy.
Di forum yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri turut memaparkan progres penerapan biodiesel 50% atau B50 yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Program ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah dalam menguatkan kemandirian dan daya tahan energi nasional lewat peningkatkan penggunaan sumber energi dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy.