JAKARTA - Danantara Indonesia merilis dimulainya program transformasi untuk badan usaha milik negara (BUMN) di klaster pelayanan publik, transportasi, serta konektivitas. Agenda transformasi tersebut meliputi pemangkasan anak usaha melalui penyederhanaan struktur, penguatan tata kelola, optimalisasi lini bisnis dan aset, percepatan digitalisasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Beberapa BUMN yang masuk dalam jajaran transformasi tersebut di antaranya InJourney Airports atau PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). Ketiga entitas ini memegang peran strategis dalam menopang jaringan konektivitas nasional, mulai dari sektor kebandarudaraan, kepelabuhanan, hingga prasarana jalan tol.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan, hadirnya Danantara menjadi momentum penting untuk menggeser paradigma tata kelola BUMN. Perusahaan milik negara didorong tak sekadar bersandar pada status BUMN, melainkan wajib meningkatkan daya saing melalui inovasi dan efisiensi.
“BUMN didorong untuk semakin kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengandalkan status sebagai perusahaan negara,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).
Pada ranah kepelabuhanan, Pelindo menerapkan corporate streamlining atau penyederhanaan anak usaha lewat pengurangan duplikasi fungsi, peninggian standar pelayanan, serta penguatan integrasi operasional. Langkah ini dirancang guna membuat alur bisnis dan pelayanan di internal korporasi menjadi kian efisien.
Di sisi lain, InJourney Airports memacu efisiensi lewat pengelolaan skema pembiayaan yang lebih terpadu. Restrukturisasi pembiayaan yang dieksekusi perusahaan diklaim memberi andil terhadap penurunan beban bunga sekitar 10 persen secara tahunan.
Pada sektor jalan tol, arah transformasi Jasa Marga difokuskan pada penciptaan nilai (value creation) melalui digitalisasi dan peningkatan mutu pelayanan. Salah satu instrumen pendukung yang dimanfaatkan yakni Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang disokong lebih dari 3.500 kamera pemantau (CCTV) real-time. Jasa Marga turut mengembangkan aplikasi Travoy yang kini telah dihimpun lebih dari 1,3 juta unduhan. Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan efisiensi operasional dengan peningkatan pengalaman para pengguna jalan.
Program transformasi tersebut menempatkan efisiensi internal dan mutu layanan publik sebagai dua sasaran utama yang mesti berjalan seiring. Penyederhanaan struktur organisasi serta proses bisnis tak hanya ditargetkan menekan biaya operasional BUMN, melainkan juga melahirkan layanan transportasi dan konektivitas yang kian andal.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah streamlining pada BUMN sektor transportasi sangat selaras dengan fungsi pokok perusahaan negara sebagai penyedia fasilitas publik.
“Streamlining di BUMN pelayanan publik itu menjadi keniscayaan, sebab salah satu fungsi utama BUMN adalah untuk public services. Dengan pola tersebut akan tercipta pelayanan publik yang andal dan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh kiprah bisnis dari BUMN tersebut yang menunjukkan kinerja korporasi yang terus membaik,” kata Tulus saat dihubungi dari Jakarta.
Menurut Tulus, tolok ukur keberhasilan transformasi BUMN tak cukup dievaluasi dari penataan struktur organisasi atau efisiensi internal semata. Dampaknya harus terbukti nyata pada mutu layanan yang dirasakan masyarakat serta kinerja perusahaan. Parameter tersebut di antaranya dapat diukur dari kenaikan tingkat kepuasan pengguna, percepatan penanganan aduan, hingga penguatan kinerja keuangan yang pada akhirnya memperbesar kontribusi BUMN bagi negara.
Tulus turut berpandangan bahwa konsolidasi BUMN di sektor vital dapat direalisasikan sepanjang kepentingan masyarakat luas tetap dijadikan prioritas utama. Untuk sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat, BUMN berskala besar dapat difungsikan sebagai alat negara guna menjaga keterjangkauan tarif, ketersediaan sarana, serta keandalan infrastruktur.
Kendati demikian, efisiensi perusahaan perlu dikawal agar tidak berujung pada meningkatnya beban yang harus ditanggung warga. Efisiensi biaya di tingkat korporasi sepatutnya memberi ruang untuk membenahi pelayanan dan menekan pengeluaran pengguna.
“Aspek yang harus dimitigasi adalah efisiensi biaya produksi dari BUMN tersebut, sehingga publik tidak harus menanggung biaya yang tidak seharusnya dibebankan. Dalam jangka menengah, transformasi ini seharusnya dapat mendorong penurunan biaya logistik yang kemudian berdampak pada masyarakat sebagai pengguna akhir,” ujar Tulus.
Hal tersebut menjadi krusial lantaran BUMN transportasi mengoperasikan bagian vital dari jaringan konektivitas nasional. Pelabuhan, bandara, dan jalan tol tak sebatas berhubungan dengan pergerakan masyarakat, tetapi juga menentukan kelancaran arus barang serta efisiensi biaya logistik. Dengan begitu, streamlining BUMN di ranah transportasi tidak berhenti pada penataan struktur perusahaan. Efisiensi yang dicapai di level internal diharapkan berlanjut menjadi perbaikan mutu layanan serta penurunan biaya pada rantai distribusi.