JAKARTA - Realisasi angka pendapatan daerah di wilayah Provinsi Riau terhitung hingga kurun waktu bulan Juni 2026 berhasil menyentuh angka sebesar Rp12,18 triliun atau setara dengan pencapaian 37,41% dari keseluruhan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun ini.
Besaran pencapaian tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 2,95% apabila dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).
Kendati demikian, catatan angka tersebut masih belum diimbangi dengan percepatan penyerapan belanja daerah yang baru mampu terealisasikan senilai Rp10,54 triliun atau mencakup 31,32% dari total pagu anggaran yang tersedia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto, menyampaikan bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah tersebut secara dominan ditopang oleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan tajam sebesar 31,90% secara tahunan. Sementara itu, sektor pos pendapatan transfer juga tercatat masih membukukan rapor pertumbuhan yang positif.
"Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41% dari target pendapatan tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95%,” katanya, Kamis (30/7/2026) di Pekanbaru.
Lebih lanjut, kenaikan pendapatan daerah ini terutama digerakkan oleh peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh hingga 31,90% dibanding periode tahun sebelumnya. Di samping itu, pos pendapatan transfer turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 90,16%.
Di sisi lain, total realisasi pendapatan negara hingga akhir bulan Juni 2026 terpantau mencapai angka Rp15,25 triliun atau merepresentasikan 52,11% dari target pagu APBN. Perolehan tersebut menorehkan pertumbuhan sebesar 25% jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.
Komposisi penerimaan negara tersebut terdiri atas setoran sektor penerimaan pajak senilai Rp8,63 triliun yang mengalami pertumbuhan 23,94% secara yoy, sektor penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun dengan pertumbuhan 28,73% secara yoy, serta perolehan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp662,15 miliar yang tumbuh 8,74% secara yoy.
Bergeser ke sektor penyerapan belanja, realisasi belanja daerah secara keseluruhan baru mencapai Rp10,54 triliun atau setara dengan 31,32% dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja daerah ini justru mengalami kontraksi sebesar 2,56%.
"Kontraksi terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, APBD se-Provinsi Riau sampai dengan Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,61 triliun," ungkapnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan indikasi bahwa ruang fiskal yang tersedia masih tergolong cukup besar guna memfasilitasi percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di semester berikutnya. Meskipun demikian, realisasi belanja yang dinilai belum menunjukkan hasil menggembirakan tersebut tetap memerlukan dorongan optimal agar mampu memantik efek ganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Riau.
"Untuk itu, Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidi masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran," ungkapnya lagi.
Mengenai pos Dana Transfer ke Daerah (TKD), pihak Kanwil DJPb Riau juga memaparkan bahwa alokasi dana tersebut telah tersalurkan sebesar Rp9,39 triliun atau mencapai 52,83 persen dari total pagu. Secara tahunan, proses penyaluran TKD ini mengalami kontraksi sebesar 15,51 persen.
Penyusutan nilai tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingkat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa yang tercatat lebih rendah ketimbang catatan periode tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif.
Dengan perolehan realisasi pendapatan negara di angka Rp15,25 triliun yang diimbangi realisasi belanja negara sebesar Rp14,01 triliun, posisi neraca APBN Regional Riau hingga Juni 2026 terpantau masih membukukan surplus sebesar Rp1,23 miliar.
Sementara itu, performa kinerja penerimaan sektor perpajakan pada bulan Juni 2026 melonjak sebesar 33,88% hingga menembus angka Rp8,63 triliun. Lonjakan pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh kelompok pajak PPh yang melesat hingga 356,42% atau bertambah sebesar Rp884,85 Miliar. Peningkatan terbesar pada jenis pajak PPh 25/29 Badan bersumber dari Sektor Industri Pengolahan yang naik 630,37% atau senilai Rp787,96 Miliar, serta Sektor Pertanian yang tumbuh 511,09% atau naik Rp98,17 Miliar.
Di sisi lain, perolehan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai berhasil mencatatkan angka Rp5,96 triliun atau memenuhi 99,13 persen dari target yang ditetapkan. Pihaknya menaruh harapan besar agar performa finansial APBD seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Riau dapat terus menunjukkan tren perbaikan seirama dengan dinamika pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Riau.