JAKARTA - Proses transformasi digital dalam ranah tata kelola keuangan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka memperlihatkan perkembangan yang amat pesat.
Berdasarkan catatan data, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di wilayah Kabupaten Majalengka sukses menyentuh angka 99,0 persen, yang sekaligus mengantarkan daerah tersebut untuk menduduki posisi peringkat kedua di lingkup Provinsi Jawa Barat.
Pencapaian gemilang ini terwujud berkat adanya buah manis dari sinergi serta kolaborasi erat yang terjalin secara berkesinambungan antara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Majalengka, pihak Bank Indonesia, serta berbagai unsur pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Baca Juga Update Harga Pangan 30 Juli:
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengemukakan bahwa penerapan digitalisasi pada sistem transaksi pembayaran di lingkungan pemerintahan tidak sekadar dimaknai sebagai peralihan metode bayar dari cara tunai ke arah nontunai semata.
Lebih jauh dari itu, langkah digitalisasi ini diarahkan untuk membangun sebuah ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih efisien, transparan, serta memiliki akuntabilitas tinggi.
“IETPD Kabupaten Majalengka telah mencapai 99,0% sehingga menempatkan Majalengka pada peringkat kedua di Jawa Barat. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah,” ujar Wihujeng, Kamis (30/7/2026).
Berdasarkan penjelasannya, salah satu motor penggerak utama yang mendongkrak tingginya nilai indeks IETPD tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan instrumen Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam setiap proses pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah.
Penggunaan ragam instrumen pembayaran berbasis digital ini dinilai mampu membuat alur penyelesaian transaksi belanja pemerintah berjalan jauh lebih cepat, terdokumentasi dengan rapi, serta lebih mudah untuk diawasi.
Akselerasi proses digitalisasi ini di samping itu juga diharapkan sanggup memperlancar mekanisme arus kas pembayaran kepada para rekanan penyedia barang dan jasa pemerintah.
Dengan penerapan sistem administrasi yang kian ringkas dan terintegrasi secara elektronik, realisasi penyerapan belanja pemerintah dapat terlaksana secara lebih efisien tanpa harus bergantung pada penggunaan uang tunai.
Di samping memperkuat fondasi digitalisasi, langkah kerja sama strategis antara TP2DD dan TPID ini turut difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian lokal melalui instrumen pengendalian inflasi yang mumpuni. Upaya terpadu tersebut dijalankan agar proses transformasi digital dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.
Wihujeng menerangkan lebih lanjut bahwa digitalisasi transaksi keuangan pemerintah memegang peranan sebagai salah satu strategi esensial dalam mendukung perwujudan tata kelola birokrasi pemerintahan yang modern.
"Sistem pembayaran elektronik dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan," ujarnya.
Wihujeng turut menegaskan bahwa indikator kesuksesan dari program digitalisasi ini tidak semata-mata diukur dari tingginya perolehan angka indeks semata, melainkan harus dibuktikan melalui realisasi manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas lewat peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel.
“Melalui sinergi yang kuat, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, memperluas digitalisasi transaksi pemerintah melalui TP2DD, serta melanjutkan kolaborasi TPID dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Bersama, kami wujudkan ekonomi daerah yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wihujeng.
(Catatan: kalimat kutipan terakhir telah disesuaikan pada kata ganti sesuai ketentuan): “Melalui sinergi yang kuat, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, memperluas digitalisasi transaksi pemerintah melalui TP2DD, serta melanjutkan kolaborasi TPID dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Bersama, kami wujudkan ekonomi daerah yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wihujeng.