JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menggarisbawahi bahwa setiap kaum perempuan mempunyai andil yang esensial dalam mendongkrak kemajuan ekosistem pariwisata nasional di Indonesia.
"Masih ada anggapan perempuan hanya menjadi pelengkap. Padahal tanpa perempuan, ekosistem pariwisata tidak akan bergerak," kata Ni Luh dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ketika menghadiri forum Women's Leadership Forum 2026 yang bertempat di Jakarta pada Senin (27/7/2026), Ni Luh menuturkan bahwa kaum perempuan saat ini memegang porsi dominan sebagai tenaga kerja di ranah pariwisata, mulai dari berperan sebagai motor penggerak UMKM, garda terdepan penjaga kebudayaan, hingga figur pemimpin komunitas yang memperkokoh daya saing wilayah destinasi wisata.
Eksistensi kaum hawa ini juga terwujud nyata sebagai pengelola desa wisata, pemilik homestay, pelaku usaha kuliner dan kerajinan tangan (kriya), kaum penenun, perajin lokal, pemandu wisata profesional, sampai para pelestari seni serta tradisi yang menjadi ciri khas identitas destinasi pariwisata Indonesia.
Menurut pandangannya, sumbangsih kaum perempuan telah menjelma menjadi fondasi krusial dalam membangun sektor pariwisata tanah air agar kian kompetitif di kancah internasional.
Ia menekankan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling inklusif lantaran lebih dari separuh total tenaga kerja di dalamnya diisi oleh perempuan. Kendati demikian, masifnya kontribusi tersebut masih berhadapan dengan pelbagai hambatan yang menuntut perhatian bersama.
Salah satu kendala klasik tersebut adalah meski populasi tenaga kerja perempuan sangat melimpah, peluang bagi mereka untuk menduduki jenjang kepemimpinan puncak serta mendapatkan upah yang adil masih menjadi tantangan tersendiri di berbagai lini industri pariwisata.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa pada sektor industri perhotelan, kaum perempuan umumnya masih terpusat pada bidang pekerjaan tertentu seperti pemasaran, sementara kesempatan untuk mengisi kursi kepemimpinan strategis utama dirasa masih belum merata.
Maka dari itu, ia memandang perlunya pemberlakuan kebijakan afirmatif yang mampu membentangkan akses secara lebih luas bagi perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam industri pariwisata. Bentuk dukungan terhadap kaum perempuan ini harus direalisasikan melalui produk kebijakan serta aksi nyata yang menghadirkan kesetaraan peluang dalam hal kepemimpinan.
Ia pun memaparkan bahwa Kementerian Pariwisata menjadi salah satu instansi pemerintah yang menampilkan komitmen nyata terhadap prinsip kesetaraan gender. Pada saat ini, tampuk pimpinan tertinggi di Kementerian Pariwisata maupun posisi Wakil Menteri Pariwisata serentak dipegang oleh figur perempuan.
Menurutnya, kepemimpinan dalam sektor pariwisata tidak sekadar dituntut cakap dalam mengambil keputusan, melainkan juga harus mampu merajut kerja sama, mengorkestrasi bermacam-macam pemangku kepentingan, serta bertindak sebagai katalisator bagi akselerasi kemajuan sektor pariwisata.
"Kami di sana sangat menjunjung tinggi kolaborasi. Pemimpin pariwisata adalah pemimpin yang menjadi kolaborator, orkestrator, dan juga katalisator," ujarnya.
Ni Luh turut menyerukan kepada seluruh perempuan yang hadir dalam kegiatan forum tersebut agar senantiasa saling menguatkan, memperkokoh jaringan kepemimpinan, serta memperluas ruang partisipasi bagi perempuan agar semakin optimal dalam berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata nasional.
"Memberikan akses kepada perempuan dan memberikan kepercayaan kepada perempuan bukan hanya soal menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin. Lebih dari itu, kami sedang menciptakan masa depan, membuka peluang, dan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik," katanya.