JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak mahasiswa mengawal bermacam kebijakan pemerintah lewat dialog terbuka sebagai bagian dari proses demokrasi yang bertujuan melahirkan perbaikan.
"Sekarang kami dialog saja. Waktu kami satu jam. Kritik boleh, protes boleh," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan hal tersebut saat berdialog dengan 178 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026).
Zulhas menyebut demokrasi yang sehat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi harus dilanjutkan melalui ruang dialog yang memungkinkan pemerintah mendengar, menjelaskan, sekaligus memperbaiki kebijakan.
"Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," ujarnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional yang dijawab langsung oleh Menko Pangan.
Menurut Zulhas, tantangan terbesar dunia pada abad ke-21 adalah persoalan pangan yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada Juli 2026, ia mengatakan satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi sehingga setiap negara dituntut memperkuat ketahanan pangannya.
Menurut dia, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Pemerintah juga terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun dengan cakupan 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Sementara melalui program KDMP, pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat desa.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir 2026.
Program tersebut diharapkan terintegrasi dengan KDMP guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menambah nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan Indonesia memiliki 84.276 desa, terdiri atas 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan.
Jumlah nelayan nasional tercatat mencapai 3.228.209 orang, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 berada di level 103,9, dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.
Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola yang perlu terus dibenahi agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah berpihak kepada kelompok yang selama ini rentan, yakni petani dan nelayan, melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.
"Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkapnya.
Ia menambahkan upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang berkembang di tengah dinamika pasar.
Lebih lanjut, Menko Pangan mengajak mahasiswa mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi dalam membangun solusi bagi bangsa.
"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kami kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan," ucap dia.