JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan adalah elemen krusial dalam agenda reformasi birokrasi, serta prasyarat mutlak untuk menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
"Kepimpinan yang responsif gender bukan sekadar menghadirkan lebih banyak perempuan sebagai pemimpin, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan publik yang lebih responsif, lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, serta inovasi yang berkeadilan," ujar Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri kegiatan Women's Leadership Forum 2026 yang dihelat oleh Kementerian PPPA bekerja sama dengan Lembaga Administasi Negara (LAN).
Pada momen yang sama, pihaknya turut memperkenalkan Program Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy sebagai langkah investasi strategis guna mencetak pemimpin perempuan di Indonesia yang memiliki kompetensi, integritas tinggi, keberanian mengambil keputusan, kemampuan kolaborasi yang baik, serta sudut pandang berperspektif gender pada setiap kebijakan.
Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) per tahun 2024, kaum perempuan mendominasi populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan persentase mencapai 54 persen dari keseluruhan total ASN secara nasional.
Kendati demikian, proporsi keterwakilan perempuan pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terpantau masih rendah, yakni di kisaran 15,83 persen untuk tingkat Pratama, 16,19 persen untuk tingkat Madya, serta 16,57 persen pada tingkat Utama.
"Kesenjangan antara jumlah perempuan ASN dan keterwakilannya pada JPT tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kapasitas. Karena itu kami harus membangun ekosistem yang memberikan kesempatan untuk memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem merit," ucap Veronica Tan.
Pihaknya kembali menekankan bahwa strategi pengarusutamaan gender berperan penting untuk memastikan setiap produk kebijakan, program kerja, serta layanan publik mampu memberikan manfaat secara adil bagi seluruh lapisan warga negara.
"Ini sejalan dengan AstaCita ke-4, pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," tutur Wamen PPPA Veronica Tan.