JAKARTA - Target implementasi kebijakan mandatori bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang dicampur bahan bakar nabati bioetanol sebesar 10 persen atau E10 pada tahun 2027 mendatang diproyeksikan bakal menemui hambatan berat akibat kapasitas produksi nasional yang dinilai masih amat minim dibandingkan dengan skala kebutuhan program.
Managing Director Energy Shift Indonesia, Putra Adhiguna, mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan bioetanol guna menopang kebijakan E10 tersebut diperkirakan menyentuh angka sekitar 1,5 juta kiloliter per tahunnya.
Angka kebutuhan ini terpaut sangat jauh jika dibandingkan dengan volume kapasitas produksi eksisting yang saat ini baru berada di kisaran 70.000 sampai 100.000 kiloliter per tahun.
Menurut Putra, pemerintah wajib mengambil langkah antisipatif guna menjamin agar kelangsungan program ini tidak bergantung pada pasokan etanol dari luar negeri atau impor, sebab hal tersebut jelas mencederai esensi utama penguatan ketahanan energi nasional.
Ia pun menilai bahwa penerapan pencampuran bioetanol saja masih belum cukup memadai untuk meredam tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasokan impor BBM secara keseluruhan.
"Kalau hanya 10% etanol, pun meski domestik, model tersebut akan terus mendorong pertumbuhan kendaraan BBM yang 90% bensinnya akan harus bertumpu impor. Maka kendaraan listrik juga harus dimaksimalkan," ujarnya, dikutip Senin (27/7/2026).
Di samping persoalan kapasitas produksi, Putra turut menyoroti urgensi kejelasan pasokan bahan baku agar kebijakan ini tidak memicu alih fungsi lahan secara masif ataupun mendongkrak ancaman kerusakan hutan (deforestasi).
Ia juga mendesak pemerintah agar memberikan transparansi terkait skema pembiayaan program tersebut, khususnya menyangkut pihak penanggung jawab yang nantinya akan memikul beban biaya tambahan implementasi di lapangan.
Dari sudut pandang konsumen akhir, Putra mengingatkan bahwa karakteristik fisik bioetanol memiliki tingkat efisiensi energi yang cenderung lebih rendah apabila disandingkan dengan bensin murni, sehingga berpotensi membawa dampak langsung terhadap pola konsumsi bahan bakar masyarakat.
"Masyarakat penting memahami etanol murni sekitar 30% lebih boros dari bensin biasa, dan pada campuran E10 bisa sekitar 4% lebih boros sehingga harus dipertimbangkan dalam penentuan harga," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam proyeksi jangka panjang, pemerintah juga harus mewaspadai potensi pembengkakan anggaran subsidi energi sekiranya harga keekonomian bioetanol tercatat lebih tinggi daripada produk bensin konvensional.
"Subsidi energi berpotensi meningkat mengingat selisih harga, serupa dengan Rp30 triliun hingga Rp50 triliun tambahan di biodiesel," katanya.