JAKARTA - Para pelaku industri kehutanan menyampaikan kesiapan mereka dalam memberikan kontribusi terhadap pengelolaan mangrove secara berkelanjutan guna memulihkan ekosistem tanaman penahan abrasi tersebut sekaligus mendongkrak taraf hidup warga pesisir.
Oleh karena itu, lewat keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Senin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan menyambut positif penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan mangrove.
Menurut dia, luasnya sebaran ekosistem mangrove di dalam kawasan hutan mengindikasikan krusialnya kebijakan sektor kehutanan untuk menjamin agar perlindungan, pemulihan, serta pemanfaatannya berjalan secara berkesinambungan.
“Mangrove harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional. Ekosistem ini bukan hanya menyimpan karbon dan melindungi pesisir, tetapi juga menjadi ruang kehidupan serta sumber ekonomi bagi masyarakat,” kata Soewarso.
Menurut dia, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari jumlah bibit atau luas penanaman, tetapi juga dari tingkat kelangsungan hidup tanaman, pemulihan fungsi ekosistem, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Dia menegaskan bahwa dunia usaha di bidang kehutanan dapat berperan melalui kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, inovasi teknologi, pemberdayaan warga, hingga penciptaan produk mangrove nonkayu.
“Dunia usaha tidak boleh berhenti pada penanaman yang bersifat simbolis. Harus ada pemeliharaan, pengukuran hasil, pendampingan masyarakat, dan kepastian bahwa manfaat ekologis serta ekonominya berlangsung dalam jangka panjang,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memaparkan langkah nyata Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memulihkan ekosistem mangrove, di mana hingga penghujung tahun 2025, Kemenhut bersama para mitra sukses merehabilitasi wilayah seluas 91.678 hektare.
Sepanjang tahun 2026, Kemenhut mematok target rehabilitasi seluas lebih dari 17.000 hektare yang tersebar di berbagai penjuru nusantara melalui sinergi lintas mitra pembangunan, seperti Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, Japan International Cooperation Agency (JICA), sampai Nature-based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim).
"Tidak hanya berdampak pada perbaikan lingkungan, program rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan mangrove ini terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir," ujar Wamenhut di sela Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, Minggu (26/7/2026) .
Menurut dia, dukungan kolaboratif tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi 64.386 jiwa, mendorong terbentuknya 63 Peraturan Desa terkait pelindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove, serta mengalirkan dana hibah usaha kepada warga senilai Rp 16,29 miliar.
"Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove mampu memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Wamenhut menggarisbawahi tiga pilar utama yang menjadi fondasi ketahanan ekosistem mangrove ke depan, yakni komitmen, kolaborasi, serta inovasi dari segenap pihak yang berkepentingan.
Perayaan yang mengusung tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” itu dimeriahkan oleh aksi penanaman bibit mangrove di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang serta puncaknya di area Wantilan, Taman Hutan Raya Ngurah Rai.