JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menginstruksikan adanya skenario berbeda untuk melaksanakan simulasi kenaikan harga minyak yang akhir-akhir ini kembali memanas akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika berlangsungnya sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada awal pekan ini.
"Waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi kami sedang hitung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Permintaan dari Prabowo itu bertujuan guna mempertahankan komitmen agar harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan kendati harga minyak dunia terus bergejolak. Purbaya pun menegaskan bahwa pihak pemerintah tetap mempunyai komitmen dalam mengamankan harga Pertalite serta Solar.
Berdasarkan pemaparan Purbaya, anggaran negara masih sanggup membiayai subsidi serta kompensasi tanpa melampaui ambang batas defisit sebesar 3% terhadap PDB, dengan memakai asumsi Indonesian Crude Price (ICP) senilai US$100 per barel rata-rata hingga penghujung tahun.
Memasuki paruh pertama tahun 2026, rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) tahun berjalan (ytd) tercatat telah menyentuh US$91,87 per barel atau setara dengan 31,2% dari patokan dasar makro APBN 2026 di angka US$70 per barel.
Kalkulasi asumsi harga minyak US$100 per barel sampai penutupan tahun ini turut menjadi fondasi dalam menentukan tambahan alokasi dana maupun stimulus ekonomi bagi publik.
Berbekal asumsi harga minyak US$100 per barel, eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyatakan bahwa pemerintah masih sanggup mengguyurkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang sempat diumumkan pada bulan Juni 2026 yang lalu.
Kendati demikian, kembali melonjaknya harga minyak belakangan ini justru mengganjal rencana Purbaya untuk memperbesar pos anggaran kementerian/lembaga serta untuk pemerintah daerah.
"Tadinya ketika harga minyak turun, saya pikir ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah dan lain-lain ya termasuk kementerian/lembaga. Artinya sekarang kalau [harga minyak] balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tetapi tidak membahayakan APBN," ujarnya.
Sementara itu, hingga akhir Juni 2026, realisasi pengeluaran subsidi serta kompensasi pemerintah sudah mencapai Rp233 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 44,4% (yoy) dari periode Juni 2025 yang senilai Rp161,4 triliun. Belanja subsidi sendiri telah menembus angka Rp116 triliun, sementara kompensasi berada di kisaran Rp116,9 triliun.
Secara keseluruhan, belanja negara hingga semester I/2026 dibukukan sebesar Rp1.656 triliun atau mencakup 43,1% dari target di dalam APBN. Realisasi pengeluaran tersebut diiringi oleh performa pemasukan negara senilai Rp1.459,4 triliun, sehingga defisit yang tercatat berada pada angka Rp196,5 triliun (0,76% terhadap PDB).
Berdasarkan perkiraan hingga akhir tahun, defisit APBN diproyeksikan melebar ke angka Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Proyeksi tersebut mengalami pelebaran dari target awal yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.