JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengumumkan bahwa angka realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun berjalan ini telah menyentuh pencapaian sebanyak 111.537 unit rumah terhitung hingga tanggal 23 Juli 2026.
"BP Tapera dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan FLPP di tahun 2026, per 23 Juli 2026 telah mencapai 111.537 unit rumah senilai Rp13,874 triliun," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan penjelasan Heru, jika ditinjau berdasarkan pengelompokan kategori profesi masyarakat penerima, sebanyak 71.250 unit atau setara 63,88 persen terserap oleh kalangan pegawai swasta, disusul pada peringkat kedua oleh para pekerja wiraswasta dengan jumlah 19.254 unit atau mencakup 17,26 persen.
Posisi berikutnya diisi oleh kelompok unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri yang mencapai 10.944 unit atau menyumbang 9,81 persen, serta sebanyak 10.089 unit atau 9,05 persen sisanya masuk ke dalam kategori profesi lainnya.
Sebagai catatan tambahan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengemukakan bahwa pihak BP Tapera senantiasa konsisten mengemban penugasan dari pemerintah guna memperluas jangkauan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat pelaksanaan Program KPR Sejahtera FLPP.
Melalui penerapan berbagai kerangka kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, kata Heru, pihak BP Tapera menumbuhkan rasa optimisme tinggi bahwa perluasan akses pembiayaan sektor perumahan akan berjalan semakin masif sekaligus menopang kesuksesan pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Salah satu bentuk kebijakan yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat mencakup perpanjangan durasi tenor pembiayaan KPR Sejahtera FLPP yang mulanya dibatasi maksimal 20 tahun kini ditingkatkan hingga mencapai rentang waktu 40 tahun.
Dengan ketersediaan jangka waktu cicilan yang jauh lebih panjang tersebut, besaran angsuran cicilan rumah per bulannya dapat ditekan menjadi lebih ringan, sehingga diharapkan mampu merangsang peningkatan jumlah masyarakat yang sanggup menjangkau fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi.
Di samping itu, Heru turut menerangkan bahwa pihak pemerintah telah resmi memberlakukan ketentuan batas atas maksimal tingkat penghasilan bagi setiap individu yang berhak menjadi penerima manfaat dalam Program KPR Sejahtera FLPP.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengutarakan pandangannya bahwa BP Tapera mengemban fungsi yang sangat krusial dalam menyokong kesuksesan Program 3 Juta Rumah melalui mekanisme pengelolaan serta pendistribusian dana FLPP yang mumpuni.
Melalui penerapan sistem tata kelola yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip kebaikan, akuntabilitas, transparansi, serta didukung oleh terjalinnya kerja sama yang kian solid bersama segenap elemen pemangku kepentingan, imbuhnya, kredibilitas BP Tapera di tengah masyarakat akan semakin menguat guna mengakselerasi penyediaan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi kalangan MBR di seluruh penjuru Indonesia.