JAKARTA - Sudaryono telah dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pelantikan terjadi di tengah geliat berbenahnya BGN untuk menyukseskan program garapannya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelantikan Sudaryono telah dilakukan di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026) mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 B Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengankatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono kemudian menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Usai pelantikan Sudaryono langsung tancap gas. Sudaryono mendatangi Kantor BGN. Dia mengatakan, pada hari pertamanya sebagai Kepala BGN, dirinya langsung menggelar rapat dan mulai bekerja.
Dalam pernyataannya di Istana Negara, Sudaryono membeberkan sederet langkah yang akan diambil sebagai Kepala BGN, terutama memperbaiki tata kelola program yang digarap BGN, yakni MBG.
Sudaryono misalnya akan tetap berkoordinasi dengan Nanik. Terlebih, dia mengatakan bahwa ke depan akan mendengarkan asesmen internal, termasuk dari Wakil Kepala BGN saat ini yakni Agustina Arumsari serta Trenggono.
Dirinya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam menjalankan program MBG. Sudaryono pun mengaku telah menyaksikan bahwa terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola program MBG.
"Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain," katanya usai dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026).
Untuk itu, Sudaryono berupaya menjadikan pengelolaan program MBG lebih transparan. Pengelolaan yang manual kemudian diganti secara digital.
"Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.
Dia pun memastikan bahwa dirinya tidak memiliki SPPG sebagai upaya menghindari konflik kepentingan.
"Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya," ujar Sudaryono.
Sudaryono pun menekankan bahwa dirinya memiliki keluarga serta sahabat. Apabila kemudian ada yang mengaku-ngaku sebagai pihak keluarga atau sahabat yang memanfaatkan kedekatannya untuk mendulang keuntungan di program MBG dengan menawarkan jasa atau imbalan, dia meminta untuk melaporkannya.
"Saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kami serius untuk menangani perkara ini," ujarnya.
Selain itu, dia memastikan tidak akan memberikan atensi khusus atau tidak memberikan prioritas kepada rekan di luar stakeholder program yang ditangani BGN.
"Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kami bukan lagi trust in person, kemudian kami bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private-private room, di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang," jelasnya.
Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu menilai bahwa program MBG bukan hanya urusan menyediakan makan. Lebih dari itu, program MBG bertujuan menyediakan gizi yang sesuai, bagi anak-anak, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, serta lansia.
Selain penyediaan gizi, program MBG menurutnya memberikan efek positif dari sisi produktivitas pertanian. Sebab, saat dia menjabat sebagai Wamentan, dia kerap berkoordinasi terkait penyediaan pangan bagi program MBG.
"Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini itu ibarat Pacman. Jadi apa-apa dimakan," kataya.
Dia menilai bahwa program MBG membuat produk pertanian yang sebelumnya dikesampingkan kini diperhatikan.
"Kalau kami lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang InsyaAllah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insyaAllah tidak ada lagi," jelasnya.
Tinggal, menurutnya ke depan urusan distribusi mesti diperhatikan. Sebelumnya, menurut Sudaryono, di Kementerian Pertanian terdapat program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa. Sebab, distribusi di luar Jawa dipandang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa.
Sudaryono pun memastikan dirinya transparan dan tanpa toleransi atas tindakan korupsi dalam menjalankan program MBG.
"Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya zero tolerance untuk praktek-praktek korupsi dan 'hengkih-pengkih' dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Dia pun berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BGN, dirinya perlu kerja sama dalam satu tim di BGN.
"Kami bukanlah Superman, tentu saja kan tidak mungkin saya selesaikan persoalan atau program ini saya selesaikan sendiri. Tentu saja kami beserta dengan semua tim, baik yang aktif maupun barangkali yang juga stakeholder semuanya," tuturnya.
Sudaryono pun mengatakan bahwa BGN akan aktif mendengar masukan masyarakat terkait program yang dikelolanya MBG.
"Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian Kepala BGN bukan merupakan keputusan yang mudah.
Dia menjelaskan pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan secara menyeluruh di tubuh BGN atas arahan Presiden, menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pencarian sosok pengganti Kepala BGN juga tidak sederhana.
"Ini bukan situasi yang kami harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya karena bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kami semua diminta melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dia menjelaskan salah satu pertimbangan utama Presiden adalah keterlibatan Sudaryono sejak awal dalam penyusunan konsep MBG.
"Selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya Program Makan Bergizi Gratis. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini," ujarnya.
Selain itu, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai menjadi modal penting karena pelaksanaan MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang selama ini didukung Kementerian Pertanian.
"Sebagai Wakil Menteri Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimanapun sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan untuk makanan bergizi gratis selama ini juga didukung dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian," kata Prasetyo.
Pelantikan Sudaryono sendiri dilakukan di tengah upaya benah-benah program MBG oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa saat ini pemerintah memang tengah melakukan penataan ulang program MBG. Pemerintah membutuhkan waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Zulhas setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada pekan lalu (15/7/2026).
"Mengenai MBG, [pemerintah] akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas.
Setelah itu, langkah-langkah berikutnya dirinya akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk kemudian diputuskan Presiden.
"Arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujar Zulhas.
Dia mengatakan terdapat sejumlah langkah dalam penataan ulang program MBG, seperti titik-titik yang sudah layak menerima manfaat, hingga ketersediaan SPPG.
Adapun, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa terdapat sejumlah catatan dalam program MBG, di antaranya masih dibahas mengenai penataan penerima manfaat.
"Ada diskusi-diskusi di dalam [ratas] bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi. Akan tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50% ada di desil menengah, 6 atau ke bawah, ada diskusi-diskusi," ujarnya.
Kemudian, catatan lainnya terkait penataan SPPG agar memenuhi standar. Selain itu, catatan terkait prioritas penerima manfaat di 3T.
"Akan tetapi, pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden. Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," jelas Arumsari.
Arumsari juga mengatakan bahwa terdapat efisiensi anggaran pada program MBG. Dia mengatakan bahwa anggaran MBG akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp268 triliun seiring pembenahan tata kelola, penyisiran ulang penerima manfaat, dan refocusing sasaran program.
Dia juga mengatakan besaran anggaran baru masih dalam proses penghitungan sehingga belum dapat diumumkan. Namun, dia memastikan efisiensi akan mengikuti hasil evaluasi yang saat ini dilakukan pemerintah.
"Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kami akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing. Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang," katanya.
Menurut Agustina, sebagian anggaran nantinya akan dialihkan untuk memperkuat intervensi di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara. Langkah itu juga mempertimbangkan perbedaan indeks harga pangan antardaerah.
"Tapi efisiennya itu memang benar-benar misalnya harus dialihkan ke daerah yang tadi tuh yang tinggi stunting di buku ini ditulis, Papua dan sebagainya. Kan indeksnya pasti beda ya harga pangan di sana nih dengan harga pangan di sini. Nah itu yang Pak Presiden juga minta, 'Coba dikaji, berapa kalau di sini kan di Jawa Rp15.000 gitu. Kalau di daerah-daerah itu kira-kira berapa?'," tuturnya.
Dia mengatakan pembahasan teknis mengenai penyesuaian biaya tersebut kini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Selain menghitung ulang kebutuhan anggaran, BGN juga melakukan audit terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi. Agustina menyebut terdapat 27.469 SPPG yang akan diverifikasi secara menyeluruh, termasuk melalui sistem geo-tagging untuk memastikan keberadaan dan operasionalnya di lapangan.
BGN juga tengah membangun basis data terpadu yang mencakup penerima manfaat maupun SPPG sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program.
"Jadi nanti kami akan bikin database untuk penerima manfaat, database untuk SPPG, dan sebagainya. Data itu sangat penting, itu itu ini saya eh apa pembenahan pertama saya," ucapnya.
Arumsari juga menambahkan refocusing penerima manfaat akan mengubah komposisi sasaran MBG. Saat ini sekitar 76% penerima merupakan siswa sekolah, sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita baru mencakup sekitar 17%.
Menurutnya, kelompok pada 1.000 hari pertama kehidupan perlu memperoleh perhatian lebih besar apabila pemerintah ingin menekan angka stunting.
"Sekarang ini 17% baru yang ibu balita, ibu menyusui. Kan secara kami mendapat masukan dari pakar-pakar gizi, kalau kami bicaranya pencegahan stunting, 1.000 hari pertama golden period. Nah, 17% baru. Yang 76% anak sekolah. Itu juga sebenarnya penting juga, tetapi stressing-nya berbeda, ya. Mereka adalah untuk kesehatan, untuk tadi supaya memang well-being sebagai kesehatan dan sebagainya," tuturnya.
Dia menegaskan BGN tidak akan melanjutkan pola penentuan lokasi SPPG seperti sebelumnya yang hanya berpatokan pada titik usulan mitra tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat.
"Yang jelas pokoknya kami tidak ingin mengikuti yang lama itu ya, maksudnya eh bahwa oh pokoknya ada titik di sini deh. Titik yang sudah terlanjur 27.469 tuh kami rapikan," ujarnya.
Arumsari optimistis pembenahan tersebut pada akhirnya akan membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran.
"Nah makanya kalau kalau nanti mudah-mudahan secepatnya itu, otomatis tuh. Otomatis pasti anggaran akan efisien, pastilah itu. Nggak mungkin nggak kan?" tandas Agustina.