JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang yang terletak di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Langkah tersebut dijalankan guna memperkuat eksistensi negara sekaligus mengoptimalkan aspek pelayanan, pengawasan, serta konektivitas pada kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang mencatatkan tingkat mobilitas warga serta arus barang cukup tinggi.
Komitmen nyata tersebut dibuktikan lewat peninjauan langsung ke area titik rencana pembangunan PLBN Long Midang yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, dengan didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, pada hari Senin (20/7/2026).
Pengecekan lapangan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan, tingkat aksesibilitas, ketersediaan bahan material konstruksi, serta dukungan infrastruktur melalui sinergisitas antara pemerintah pusat, pemda, dan lembaga terkait.
Nurdin menuturkan bahwa realisasi pembangunan PLBN Long Midang menjelma menjadi kebutuhan yang sangat krusial seiring melonjaknya aktivitas lintas batas di kawasan tersebut.
“Pembangunan PLBN Long Midang menjadi semakin mendesak karena aktivitas orang dan barang telah berlangsung setiap hari,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Pada saat ini, jumlah pelintas berkisar antara 1.000 hingga 3.000 jiwa setiap bulannya dengan rata-rata pergerakan kendaraan mencapai 20 unit per hari. Di sisi wilayah Malaysia, Pos Kawalan Imigresen Ba’ Kelalan pun telah beroperasi aktif sementara jalur penghubung menuju daerah perbatasan terus dikembangkan.
“Negara harus hadir dengan pelayanan dan sistem pengawasan lintas batas yang terpadu untuk memastikan perlintasan berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurdin.
Ia menerangkan lebih lanjut bahwa proyek pembangunan PLBN Long Midang merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI). Melalui kerangka sistem tersebut, fungsi-fungsi krusial yang mencakup kepabeanan, keimigrasian, karantina, hingga aspek keamanan diintegrasikan secara langsung bersama pelayanan publik, jalur konektivitas, logistik, aktivitas perdagangan, serta pengembangan kawasan perbatasan.
“Gerbang negara harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga kepentingan dan keamanan negara serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang legal dan produktif bagi masyarakat perbatasan,” kata Nurdin.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, jajaran tim BNPP RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mengecek kondisi fisik lokasi pembangunan serta ketersediaan pasokan material konstruksi di wilayah Kecamatan Krayan.
Mengingat letak geografis Krayan berada di daerah pegunungan dengan keterbatasan akses logistik, pihak pemerintah terus mengoordinasikan beragam opsi solusi agar proses konstruksi dapat dipercepat tanpa menafsirkan aturan hukum yang berlaku.
Selain difungsikan untuk memperketat sistem pengawasan di kawasan tapal batas negara, keberadaan PLBN Long Midang diproyeksikan sebagai motor penggerak roda perekonomian wilayah.
Eksistensi pos lintas batas ini diharapkan mampu menopang distribusi komoditas unggulan khas Krayan, contohnya beras Adan dan garam gunung, sekaligus mendongkrak sektor perdagangan legal bersama kawasan Ba' Kelalan di Malaysia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Robby Nahak Serang mengemukakan bahwa kunjungan jajaran BNPP RI membuktikan kesungguhan pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan PLBN Long Midang.
“Ini merupakan tahapan penting agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Kehadiran BNPP menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Ke depannya, pembangunan PLBN Long Midang bakal diselaraskan bersama rencana penataan kawasan sekitarnya mengacu pada tata ruang wilayah perbatasan negara. Melalui pendekatan strategis tersebut, bangunan PLBN tidak sekadar berfungsi sebagai gerbang kedaulatan negara, melainkan turut bertransformasi menjadi simpul pelayanan publik, jalur konektivitas, serta pusat pertumbuhan ekonomi yang menghadirkan dampak positif secara langsung bagi warga perbatasan.
“Long Midang telah menjadi pintu perlintasan yang aktif. Tugas kami sekarang adalah menghadirkan gerbang negara yang mampu menjaga, melayani, sekaligus membuka peluang kemajuan bagi masyarakat perbatasan,” kata Nurdin.
Pihak BNPP menaruh optimisme tinggi bahwa pembangunan PLBN Long Midang bakal segera terwujud melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemda, serta segenap pemangku kepentingan.
Kehadiran fasilitas PLBN Long Midang ini diharapkan mampu menjadi lambang nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan sekaligus merintis akses yang makin luas demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di garda terdepan Indonesia.