JAKARTA - Kajian teranyar dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan pendekatan mandatori biodiesel B50 secara kaku (fixed 50%).
Menurut ISEAI, program B50 yang resmi berjalan pada Kamis (9/7/2026) merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, penerapannya harus didukung oleh desain kebijakan yang lebih adaptif agar keuntungan ekonomi tidak dibarengi dengan lonjakan risiko fiskal serta tekanan pada industri sawit.
Lembaga ini berpendapat bahwa skema bauran biodiesel wajib dibuat lebih fleksibel supaya tidak membebani anggaran negara saat kondisi pasar bergejolak.
Dalam laporan bertajuk Analisis Ekonomi Politik Komprehensif atas Kebijakan Mandatori Biodiesel B50, ISEAI mendorong pemerintah mengimplementasikan Dynamic Blending Policy, yaitu formula pencampuran biodiesel yang dapat disesuaikan dengan situasi ekonomi, seperti memangkas kadar campuran ke B40 atau B35.
Langkah penyesuaian ini dianggap krusialis saat selisih harga minyak sawit dan solar (Palm Oil-Gasoil Spread/POGO) melebar sampai melewati batas kemampuan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Pemerintah direkomendasikan untuk menanggalkan pendekatan mandatori kaku [fixed 50%] dan mengadopsi mekanisme pencampuran yang fleksibel," tulis ISEAI dalam laporannya yang dikutip Sabtu (11/7/2026).
ISEAI menilai bahwa keberlanjutan program B50 amat bergantung pada kapasitas BPDPKS dalam menyalurkan insentif biodiesel. Lembaga tersebut memproyeksikan pemberlakuan penuh B50 sepanjang tahun 2026 dapat mendongkrak kebutuhan subsidi hingga berkisar Rp65 triliun.
Di sisi lain, skema pendanaan ini dinilai hanya akan berjalan optimal saat harga minyak mentah dunia melambung tinggi, sementara harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berada di level moderat. Sebaliknya, apabila harga minyak merosot sedangkan harga CPO tetap melesat, selisih harga biodiesel dan solar akan semakin lebar, sehingga potensi kebutuhan subsidi ikut membengkak.
ISEAI tidak menampik bahwa program B50 mengusung sederet keuntungan strategis, terutama dalam memangkas ketergantungan Indonesia pada impor solar.
Pemerintah memprediksi implementasi B50 bisa menyetop impor sekitar 3 juta sampai 4 juta kiloliter solar per tahun sekaligus menghemat devisa hingga Rp170 triliun pada 2026. Bukan hanya itu, program ini diproyeksikan mampu mendongkrak nilai tambah industri sawit, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan mengurangi emisi karbon.
Namun, ISEAI mengingatkan bahwa kebijakan ini turut membawa dampak ekonomi dan teknis. Pemanfaatan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dinilai berisiko memicu lonjakan konsumsi bahan bakar, khususnya pada alat berat, yang berpotensi menaikkan biaya operasional sektor pertambangan serta logistik. Selain itu, sifat dasar FAME juga dianggap berpotensi menambah beban biaya perawatan kendaraan diesel, terutama untuk mesin-mesin generasi lama.
"Beberapa uji coba akademis mencatat peningkatan konsumsi bahan bakar sekitar 1% hingga 3% dibandingkan dengan B40," tulis kajian ISEAI.
ISEAI pun menyoroti melonjaknya kebutuhan minyak sawit demi menyokong program B50. Berdasarkan riset tersebut, lebih dari separuh konsumsi CPO domestik saat ini telah tersedot untuk biodiesel. Situasi ini dinilai berisiko menggerus volume ekspor dan mengurangi pasokan untuk industri pangan, sehingga memicu dilema antara pemenuhan kebutuhan energi, pangan, dan ekspor nasional.
Di sisi lain, lonjakan kebutuhan CPO ini juga rawan memicu pembukaan lahan sawit baru. Oleh karena itu, ISEAI menyarankan pemerintah membatalkan rencana pembukaan perkebunan sawit di Papua dan mengalihkan fokus pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendongkrak produktivitas lahan yang sudah tersedia.
"Pemerintah harus menghentikan rencana pembukaan hutan adat seluas 400.000 hektar di Papua guna menghindari eskalasi konflik agraria dan bencana lingkungan. Sebagai gantinya, pasokan dipenuhi melalui intensifikasi PSR," tulis ISEAI.
Bukan hanya itu, ISEAI mendesak pemerintah agar memprioritaskan resolusi konflik agraria lewat prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), sekaligus mempercepat perancangan bahan bakar nabati berbasis Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) yang dinilai lebih adaptif dengan teknologi mesin diesel modern.