JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan memperketat penerapan istithaah kesehatan dengan melakukan pemantauan kondisi jemaah haji sejak masa pra-keberangkatan.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj Dani Pramudya menekankan bahwa layanan kesehatan adalah aspek krusial dalam penyelenggaraan haji yang harus dimulai jauh hari.
"Pelayanan kesehatan haji dimulai sejak pembinaan di dalam negeri. Karena itu, kami terus memperkuat kolaborasi agar setiap jemaah benar-benar siap secara medis untuk menjalankan ibadah haji," ujar Dani saat audiensi bersama Pusat Kesehatan TNI, dikutip dari keterangan pers, Rabu (8/7/2026).
Menurut Dani, penguatan istithaah kesehatan menjadi syarat mutlak keberangkatan mulai haji 2027. Kemenhaj sedang mengembangkan sistem pembinaan yang memungkinkan kesehatan jemaah dipantau secara berkala sejak satu tahun sebelum keberangkatan.
"Dengan pemantauan yang berkesinambungan, berbagai faktor risiko kesehatan dapat dideteksi dan dikendalikan lebih dini sehingga jemaah memiliki kesiapan fisik yang lebih baik saat berada di Tanah Suci," jelasnya.
Pertemuan tersebut juga membahas penanganan jemaah dengan risiko tinggi seperti penyakit jantung, hipertensi berat, dan gagal ginjal. Penguatan pembinaan lewat manasik kesehatan sangat diperlukan agar jemaah lebih memahami pentingnya menjaga kebugaran dan mengelola penyakit penyerta.
Pusat Kesehatan TNI mengusulkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan daerah serta optimalisasi layanan rumah sakit. "Kami menyambut baik berbagai masukan dari Pusat Kesehatan TNI. Sinergi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem kesehatan haji yang lebih terintegrasi, mulai dari pembinaan, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji," kata Dani.
Sebagai langkah nyata, Kemenhaj dan Pusat Kesehatan TNI sepakat untuk menyusun langkah teknis guna memperkuat koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji.