JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendokumentasikan adanya penyusutan pada aktivitas penerbitan surat utang korporasi di sepanjang rentang waktu Januari sampai Juni 2026 apabila dikomparasikan dengan periode serupa di tahun 2025.
Direktur Pemeringkat Pefindo Hendro Utomo memaparkan bahwa terdapat koreksi turun pada penerbitan surat utang korporasi sebesar 3,91% year-on-year (YoY) di sepanjang paruh pertama 2026 menjadi Rp87,35 triliun, di mana pada kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya mampu menyentuh Rp90,90 triliun.
Realitas ini berjalan selaras dengan rasio penerbitan surat utang terhadap instrumen jatuh tempo pada tahun ini yang menduduki level 158,2%, atau bertengger jauh lebih tinggi daripada raihan 140,3% pada periode yang sama di tahun 2025.
”Di tahun 2026, penerbitan yang tinggi itu tercatat di bulan Februari dan Maret 2026 dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ini mungkin lebih mengacu kepada kondisi pasar. Mungkin pada bulan-bulan tersebut memang ada momentum yang baik bagi emiten untuk menerbitkan surat utang,” kata Hendro dalam paparannya, Rabu (8/7/2026).
Hendro memberikan penjelasan bahwa gairah penerbitan surat utang korporasi secara historis lazimnya baru mulai bergejolak pada periode Juni di setiap tahunnya. Sebagai contoh pada Juni 2025, nilai penerbitannya sanggup menembus angka Rp30,95 triliun.
Namun demikian, situasi yang berkembang saat ini menunjukkan hal berbeda. Puncak keramaian penerbitan surat utang korporasi sepanjang tahun 2026 justru bergeser pada bulan Februari dan Maret dengan torehan nominal masing-masing berada di angka Rp29,10 triliun dan Rp23,90 triliun. Sementara itu, realisasi penerbitan pada Juni hanya sanggup mencapai Rp9,25 triliun.
”Dan mungkin juga dari sisi kebutuhan dari emiten untuk fundraising itu mungkin lebih aktif di bulan-bulan tersebut ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Memang trennya sebenarnya lebih banyak itu biasanya di bulan Juni karena biasanya emiten itu menggunakan basis laporan audit Desember 2026,” tegasnya.
Hendro pun mengompilasi data bahwa aktivitas penerbitan surat utang sepanjang semester pertama tahun 2026 tersebut masih dikuasai oleh institusi non-keuangan dengan porsi 52,9%, sedangkan institusi keuangan hanya menyumbang sebesar 47,1%.
Secara lebih rinci, kontribusi sebesar 23,8% dari total penerbitan disumbang oleh lembaga pembiayaan, disusul industri pulp dan kertas sebanyak 14,7%, perusahaan induk memegang porsi 13,6%, sektor perbankan sebesar 13,4%, serta lini pertambangan di angka 13,3%. Selain itu, korporasi berstatus BUMN terdata hanya menerbitkan surat utang senilai Rp16,2 triliun pada paruh pertama 2026, sementara entitas swasta mendominasi dengan perolehan Rp62,9 triliun.
”Dan jika dihitung dari sisi jenis surat utangnya, terlihat untuk baik BUMN maupun non-BUMN itu didominasi oleh jenis surat utang obligasi. Kemudian ada sukuk juga cukup besar di Rp4 triliun untuk BUMN dan Rp16,2 triliun untuk non-BUMN,” katanya.
Pada bentangan Januari hingga Juni 2026, lembaga Pefindo juga mendapati bahwa penerbitan surat utang yang ditujukan untuk menyokong kebutuhan investasi melonjak secara signifikan ke posisi Rp19,48 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya senilai Rp3,14 triliun.
Di sisi lain, alokasi dana untuk pos modal kerja justru memperlihatkan tren menciut menjadi Rp44,77 triliun dari semula bernilai Rp56,26 triliun pada tahun 2025. Tren penurunan serupa pun terjadi pada pemenuhan kebutuhan refinancing yang merosot ke level Rp23,10 triliun.