JAKARTA - Langkah pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji sebagai motor nilai tambah bagi dalam negeri tengah dihadapkan pada sederet tantangan.
Salah satu faktor pengganjalnya ialah indikasi pembengkakan biaya operasional haji untuk periode 2027 yang dipicu oleh melemahnya kurs rupiah serta naiknya biaya logistik di Tanah Suci.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini tengah mengintensifkan ekspansi ekosistem ekonomi haji lewat ragam program strategis demi memaksimalkan cipratan keuntungan pelaksanaan haji terhadap perekonomian domestik.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj Jaenal Effendi memaparkan, perputaran omzet dari gabungan sektor haji dan umrah diproyeksikan mampu menyentuh kisaran Rp80 triliun per tahun, sehingga krusial untuk dioptimalkan melalui sistem ekosistem ekonomi haji yang padu.
"Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan haji tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri," katanya dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).
Lebih jauh, ia berpandangan masifnya pergerakan aktivitas haji dan umrah idealnya sanggup memacu geliat industri lokal, mulai dari komoditas produk halal, rantai logistik, akomodasi transportasi, hingga ceruk sektor jasa.
Demi menggapai target tersebut, salah satu taktik yang konsisten diperluas ialah menggenjot penetrasi produk-produk lokal dalam memasok kebutuhan komoditas haji dan umrah. Sampai detik ini, pemerintah sudah mengekspor 28 varian bumbu khas Nusantara dengan volume menembus 300 ton, sekaligus menyuplai kisaran 3,1 juta boks makanan cepat saji.
Ekspansi tersebut turut dibidikkan pada lini transportasi dan sektor pariwisata. Memanfaatkan optimalisasi penerbangan tanpa penumpang atau empty flight, pemerintah berikhtiar memikat minat para pelancong asal kawasan Timur Tengah untuk berwisata menuju Indonesia.
“Hingga saat ini, inisiatif tersebut telah mencapai 1.723 penumpang dan akan terus dikembangkan untuk memperluas dampaknya ke depan,” terang Jaenal.
Ia mengimbuhkan, instansinya juga memacu laju investasi dari lini hulu hingga ke sektor hilir, termasuk mematangkan sistem pengadaan aneka komoditas produk Indonesia yang dimanfaatkan jemaah di kala berada di Tanah Suci. Merujuk pada estimasi Jaenal, kans keterlibatan para pelaku usaha domestik dalam pusaran rantai nilai haji dan umrah diprediksi mampu menyentuh angka 30 persen hingga 40 persen.
Guna memperkuat jalinan integrasi tersebut, pemerintah turut merancang platform ekonomi haji selaku wadah digital yang mempertemukan berbagai aktor di dalam ekosistem. Kemenhaj menilai langkah ini wajib dibersamai oleh sinergi dari seluruh pemangku kebijakan agar faedah ekonomi yang tercipta dapat dirasakan secara lebih luas.
"Ekosistem ekonomi haji tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok nasional, membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Saras, elemen penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah menganggap penting adanya maksimalisasi profit ekonomi dari besarnya ceruk ekosistem ibadah umat Islam tersebut. Masifnya kuantitas jemaah asal Indonesia sejauh ini dirasa belum seutuhnya menyumbangkan faedah ekonomi yang ideal untuk struktur ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Ahmad Zaky Zakariya Anshary menuturkan terdapat kisaran 221.000 jemaah haji serta sekitar 1,5 juta jemaah umrah yang bertolak ke Tanah Suci di setiap tahunnya.
Aktivitas masif ini memicu perputaran arus ekonomi yang sangat fantastis, bermula dari tiket maskapai, akomodasi hotel, katering pangan, logistik, perlengkapan ritual ibadah, fasilitas kesehatan, hingga beraneka produk halal.
"Apakah Indonesia sudah memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari besarnya ekosistem haji tersebut? Jawabannya adalah belum," ujar Zaky.
Menurut pandangan Zaky, aspek teknis operasional masih terlampau mendominasi fokus penanganan tata kelola ibadah haji selama ini. Padahal, ia menilai terdapat kans yang sangat lebar untuk memberdayakan UMKM, sektor industri halal, lini jasa, aspek teknologi, dunia pendidikan, hingga kreasi inovasi yang bertumpu pada ekonomi haji.
Sebab itu, Amphuri mengimbau agar Indonesia mempunyai visi jangka panjang untuk bertransformasi sebagai kiblat ekosistem ekonomi haji global. Gagasan tersebut dirancang lewat delapan pilar utama, di antaranya penyatuan seluruh pelaku di dalam ekosistem haji, pengokohan rantai nilai, pembentukan pusat inovasi haji, integrasi sektor industri halal, pendirian lembaga riset ekonomi haji, pembuatan marketplace digital skala nasional, perancangan pusat ekspor produk haji, serta pengaplikasian prinsip berkelanjutan.
Bagi dia, Indonesia berpeluang lebar memperluas jaringan pemasaran beraneka komoditas produk ke Arab Saudi, bermula dari sektor pangan, komoditas pertanian, obat-obatan, kosmetik berlabel halal, perlengkapan ibadah, hingga lini fesyen muslim.
"Melalui jaringan haji dan umrah dunia, diharapkan ke depan produk Indonesia tersedia di mal, supermarket, dan toko-toko di Arab Saudi sehingga tidak hanya dikonsumsi jemaah Indonesia, tetapi juga WNI yang berada di Saudi bahkan masyarakat lokal," ujarnya.
Di samping itu, pihaknya menilai perancangan ekonomi haji mendesak untuk menyerap konsep ekonomi sirkular. Lewat skema ini, tiap-tiap dinamika ekonomi yang lahir dari tata kelola haji sanggup menorehkan nilai tambah yang konsisten berputar bagi para pelaku usaha domestik.
Potensi Tekanan Biaya
Di sisi lain, perumusan tata kelola haji untuk masa mendatang masih diselimuti oleh ancaman kenaikan tarif operasional. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memandang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), setidaknya untuk tahun depan, bakal tetap berimbas oleh tren pelemahan nilai tukar rupiah atas mata uang asing yang diimplementasikan dalam operasional ibadah haji.
"Saya kira tidak turun, kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan keterangan Marwan, DPR bakal terlebih dahulu menampung berkas usulan resmi dari pihak Kementerian Haji dibersamai hasil evaluasi operasional ibadah haji pada tahun ini sebelum melangsungkan pembahasan nominal biaya untuk musim haji periode berikutnya. Ia membenarkan jika pelemahan kurs rupiah atas mata uang asing menjadi salah satu instrumen utama yang relatif sukar dihindari dalam penghitungan biaya haji.
"Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena satu berdasarkan kurs, perbedaan mata uang kami yang sangat jomplang," ujarnya.
Di luar faktor pergeseran kurs, pihak DPR pun memantau potensi adanya kenaikan tarif pajak di Arab Saudi yang berpeluang mengatrol beraneka komponen biaya akomodasi pelayanan jemaah. Walau begitu, Marwan menilai kans untuk menjaga kestabilan biaya haji agar tetap terukur sejatinya masih terbuka, asalkan pemerintah sanggup memformulasikan pola skema penyelenggaraan baru lewat jalur negosiasi bersama otoritas Arab Saudi.
Akan tetapi, ia mewanti-wanti supaya ikhtiar pemangkasan biaya tidak sampai mengorbankan kualitas fasilitas pelayanan bagi para jemaah.
"Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kami di Panja, Panja BPIH, kayaknya berat. Kalau pun [biaya] turun, ya nanti pelayanannya yang turun," katanya.